telusur.co.id - Wakil Ketua Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah meminta Presiden Jokowi menertibkan para menterinya yang sibuk kampanye atau melakukan kerja-kerja politik menjelang Pemilu 2024.

"Keluyuran-keluyuran yang enggak jelas dari orang-orang yang ingin menjadi capres ini, adalah tindakan liar yang harus dihentikan, dan yang harus menghentikan memang Presiden," tegas Fahri Hamzah dalam keterangannya, Kamis.

Elektabilitas Presiden sekarang melorot, akibat menteri yang sibuk kampanye. Karena tindakan ini salah, Presiden nggak boleh membiarkan. "Berkampanye sendiri sudah ada jadwalnya baik itu Pilpres maupun Pemilu Legislatif," pesan Fahri Hamzah. 

Lebih lanjut, Fahri menegaskan jika politik itu memiliki aturan hukum. Jika standar etiknya dilanggar, maka akan menimbulkan kekacauan dalam sistem. 

"Presidensialisme itu, tidak mentoleir membagi-bagi kekuasaan. Presiden itu mutlak, dia nggak bisa diatur-atur pimpinan parpol atau parlemen, dan Presiden tidak bisa dijatuhkan. Menterinya boleh berdebat jangan takut dihadang parlemen, kalau anggarannya ditolak, apa susahnya kembali ke anggaran tahun lalu," kata Fahri.

Fahri justru mempertanyakan, apakah benar para pimpinan parpol berani sama Presiden, karena mereka akan menghadapi situasi dalam pemilu, dimana partainya maupun yang bersangkutan bisa tidak terpilih lagi

"Makanya kalau di Amerika Serikat ada pemilu sela sebagai ajang koreksi terhadap Presiden dan partai politik. Sehingga ketika ada pemilu akan menghasilkan partai yang berbeda dengan Presidenya," katanya. [ham]