telusur.co.id -Kabupaten Gresik dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) menunjukkan langkah progresif dalam perencanaan daerah. Kedua kabupaten ini sukses mengintegrasikan perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029.

Langkah strategis ini dibahas dalam diskusi terbatas bertajuk "Sharing Pembelajaran CSO dan Pemerintah Kabupaten Dalam Mengintegrasikan GEDSI Pada RPJMD Tahun 2025-2029" yang digelar oleh Institut KAPAL Perempuan bersama mitra KPS2K Jawa Timur dan YKPM Sulawesi Selatan, serta didukung oleh Program INKLUSI-DFAT, Selasa (2/4/2026).

Salah satu poin krusial dalam diskusi tersebut adalah pentingnya inovasi dalam pengolahan data pembangunan. Direktur KPS2K Jawa Timur, Iva Hasanah, menekankan bahwa para perencana daerah harus mampu memperkecil kekosongan data, terutama terkait kelompok rentan dan marginal.

"Inovasi ini diharapkan mampu memperkecil kekosongan data atau keterbatasan data yang selama ini dihadapi oleh perencana daerah, terutama ketika mengakomodir pemenuhan kelompok rentan dan marjinal. Hal ini dijawab melalui penyusunan Indeks GEDSI yang dapat pula digunakan sebagai indikator pengukuran pencapaian pembangunan inklusi," tegas Iva.

Saat ini, Kabupaten Gresik telah selangkah lebih maju dengan mendorong masuknya Indeks GEDSI ke dalam dokumen RPJMD dan melakukan uji coba penghitungan di tingkat kabupaten. Di sisi lain, Kabupaten Pangkep berhasil melakukan sinkronisasi indikator gender dan inklusi sosial dari RPJMD ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Integrasi GEDSI dinilai sebagai solusi atas keterbatasan instrumen pengukuran yang ada selama ini. DR. Rian Pramanda Suwanda dari Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Gresik menjelaskan bahwa selama ini pengukuran kelompok marginal cenderung dilakukan secara terpisah.

"Indeks GEDSI lahir menjawab masalah yang dihadapi. Indeks yang ada saat ini masih mengukur secara terpisah, namun Indeks GEDSI memastikan kelompok yang tereksklusi hadir dan menjadi bagian dalam pembangunan, untuk menjawab tidak ada satupun kelompok yang tertinggal atau tidak mendapatkan manfaat pembangunan," ujar Rian.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi intensif antara organisasi masyarakat sipil (CSO) dengan pemerintah daerah. Direktur YKPM, Mulyadi, menyatakan bahwa forum ini menjadi penguat komitmen kolaborasi yang telah dijalin bersama Pemkab Pangkep.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Pemkab Pangkep, A. Rizal, memaparkan bahwa sinergi di lapangan menjadi bukti nyata bahwa advokasi kebijakan dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan birokrasi demi mewujudkan daerah yang inklusif.

Integrasi perspektif GEDSI ini diharapkan menjadi rujukan strategis untuk mengisi kesenjangan data pembangunan. Kerja kolektif antara masyarakat sipil, tim pemantau kabupaten, dan komunitas Sekolah Perempuan menjadi kunci utama dalam memastikan pembangunan lima tahun ke depan benar-benar berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.