telusur.co.id - Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, mengaku kecewa kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum mencairkan dana bantuan sosial. Ia mendesak, agar Pemda segera menuntaskan tugasnya merealisasikan mata anggaran bantuan sosial.

"Masih rendahnya penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat virus Corona, terjadi karena belum berjalannya Koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dengan pPemerintah Daerah serta kurang responsifnya pemda dalam memperbaharui data penerima bantuan,” kata Guspardi dalam keterangannya, Senin (26/7/21).

Politisi PAN ini menegaskan, seharusnya Pemda lebih update mengenai data penerima bansos. Ia berharap, agar tidak ada miskomunikasi. Pemda sebaiknya meminta konfirmasi ke pusat untuk data dan pencairan bantuan.  Sebab, pemerintah pusat sudah mendorong supaya bansos segera dicairkan.

"Pemda harus segera menggelontorkan anggaran untuk meringankan beban rakyat dan tampil menjadi yang terdepan melayani rakyatnya saat  pandemi Covid -19 yang belum terkendali," ungkapnya.

"Kebijakan PPKM Darurag telah menimbulkan masalah ekonomi bagi kelompok yang terdampak dan rentan. Pemda itu kan mempunyai anggaran yang bersifat reguler, belanja tidak terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya,” sambungnya.

Untuk itu, lanjut Guspardi, semestinya pemda mempunyai atensi khusus dengan mengakselerasi  pencarian mata anggaran untuk bantuan sosial baik tunai maupun non tunai segera direalisasikan.

“Sementara akurasi data penerima bantuan juga harus dibenahi. Pemerintah pusat sudah mendorong refocusing APBD untuk Covid-19,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan akan turun langsung ke daerah  yang dinilai masih rendah realisasi APBD dalam penyaluran bansosnya.

Termasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak direalisasikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan kebijakan PPKM.[Fhr]