telusur.co.id - Pertemuan Nadiem Makariem dengan Megawati yang berlangsung di tengah beredarnya desas-desus akan adanya reshuffle kabinet menyisakan teki-teki. Meskipun alasan pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri itu telah terungkap, yaitu membahas terkait hilangnya kurikulum Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Bila dilihat dari sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan itu nampaknya mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut memang membahas persoalan fundamental yang selama ini menjadi perhatian serius PDIP, yaitu menempatkan Pancasila sebagai bagian terpenting dalam Standar Nasional Pendidikan.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.
Menanggapi hal tersebut pengamat politik Karyono Wibowo menilai, dalam pertemuan itu kemungkinan Nadiem memberikan klarifikasi tentang tidak dimasukkannya Pancasila dalam PP Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan. Serta hilangnya frase Indonesia pada pelajaran bahasa.
"Saya menduga, pembahasannya memang seputar persoalan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Di mana mata pelajaran Pancasila absen dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sejak UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas," ujar Karyono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/4/21).
Dengan demikian, kata Karyono, pertemuan tersebut tidak otomatis PDIP mendukung Nadiem untuk menempati posisi Kemendikbudristek. Tentu ada sejumlah syarat jika PDIP ingin mendukung Nadiem.
Dalam perspektif PDIP, menurutnya, syarat utamanya Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional. Jika "kontrak politik" itu disepakati, maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDIP.
"Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan maka PDIP pasti enggan mendukung Nadiem. PDIP tentu tidak mau "cek kosong" dalam mendukung mantan bos Gojek itu. Jadi, Pancasila lah yang menjadi taruhan apakah PDIP mendukung Nadiem atau tidak," jelasnya.
Meski demikian, sambung Karyono, tentu semua kembali pada Presiden Joko Widodo yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Menteri. Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden sebagaimana ketentuan dalam konstitusi.
Karenanya pertemuan Nadiem dengan Mega tidak menjamin posisi Nadiem aman dari reshuffle. Tapi bisa juga, pertemuan tersebut menjadi isyarat posisi Nadiem Makarim aman. Apalagi, jika melihat perkembangan terakhir yakni serangkaian pertemuan Nadiem dengan pihak PDIP serta pertemuan Nadiem dengan PBNU.
Tujuan dari dua pertemuan itu memang di satu sisi untuk mengklarifikasi sejumlah isu kontroversial yang mengemuka belakangan, yaitu terkait isu hilangnya frase agama, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia di PP 57 Tahun 2021 dan hilangnya nama KH.Hasyim Ashari dari kamus sejarah.
"Tapi di sisi lain, pertemuan dengan dua organisasi besar seperti NU yang relijius nasionalis, dan PDIP yang nasionalis relijius ini bisa menjadi isyarat dukungan untuk Nadiem dengan syarat: Nadiem harus memperbaiki kesalahan dan meminta maaf; Nadiem harus berani pasang badan dan tegak lurus menegakkan Pancasila, menegakkan Islam "rahmatan lilalamin" dan berani membersihkan anasir-anasir pengusung ideologi khilafah, kaum intoleran yang masih bercokol di instansi pendidikan," pungkas Direktur Indonesia Public Institute (IPI) ini. (Tp)
