telusur.co.id - Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menilai ada kepanikan terkait proses hukum yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengenai dugaan korupsi balap mobil listrik Formula E.

Kepanikan itu, kata Fernando terlihat dalam pernyataan Anies Baswedan yang mengatakan bahwa seharusnya BPK tersinggung karena KPK melakukan penyelidikan Formula E. Hal itu menurut Fernando merupakan upaya membenturkan kedua institusi tersebut.

"Ada pihak yang selalu berusaha untuk terbebas dari persoalan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E, termasuk upaya yang dilakukan dalam membenturkan BPK dan KPK. Dia terlihat sangat panik," ujar Fernando, Rabu (17/5/23).

Padahal, menurut Fernando, kedua institusi tersebut sangat memahami peran dan fungsi masing-masing lembaga, termasuk KPK sangat memahami tahapan yang harus dilakukan ketika akan melakukan penyelidikan suatu kasus sehingga tidak membuat BPK tersinggung.

"Jadi mungkin saja ini adalah upaya untuk membenturkan BPK dengan KPK karena kepanikan," ujarnya.

Sejauh ini, Fernando menilai KPK dan BPK terus memperkuat kerja sama dalam menjaga keuangan negara sehingga tidak akan bisa seperti yang diinginkan pihak-pihak yang ingin keduanya berbenturan.

Adapun mengenai predikat WTP hasil audit keuangan pemerintahan daerah DKI Jakarta pada tahun 2020, 2021 dan 2022 bukan berarti pelaksanaan penggunaan anggaran terbebas dari korupsi karena WTP sudah pasti dilaksanakan setiap tahun.

"Kalau melihat beberapa Kepala Daerah yang pernah di OTT oleh KPK, hasil audit keuangan pemerintahan daerahnya juga mendapatkan WTP dari BPK. Jadi bukan berarti hasil WTP dari audit BPK bebas dari penyalahgunaan wewenang dan terbebas dari perilaku korupsi," jelasnya. [Tp]