telusur.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencabut 2 beasiswa Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik sejumlah siswa lantaran terlibat aksi tawuran di Johar Baru, Jakarta Pusat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mendukung penuh langkah Pemprov yang mencabut KJP siswa tersebut.
Menurutnya, pencabutan KJP itu bisa memberikan pelajaran kepada para siswa penerima KJP lain agar tak melakukan tawuran.
"KJP anak yang terlibat tawuran dicabut itu saya setuju supaya para orang tua dan anak tersebut tahu diri, serta jadi pelajaran bagi yang lain supaya mereka bersyukur dan berterima kasih sama Pemda dan jangan anggap main-main KJP itu," ujar Basri kepada awak media, dikutip Selasa (1/8/23).
Mengingat, anggaran untuk beasiswa KJP ini sangatlah terbatas. Oleh karena itu, beasiswa ini hanya diperuntukkan kepada siswa-siswa yang serius belajar.
"Banyak siswa yang belum dapat KJP karena anggaran terbatas. KJP gunanya untuk bantuan sekolah bagi yang benar-benar niat mau sekolah. Sehingga harus tepat sasaran,” ucap Basri.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencabut 2 beasiswa Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik siswa yang terlibat tawuran. Heru pun mengimbau para siswa untuk fokus belajar dengan giat.
"Kemarin yang tawuran ada dua KJP-nya dicabut. Ya jangan tawuran, belajar dengan benar, kita imbau," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Jumat (28/7/23).
Lebih lanjut Heru mengatakan, tawuran merupakan tindakan yang dapat mengancam masa depan siswa.
"Kan kalau di Jakarta itu sekolah udah gratis ya, tinggal sekolah. Kalau tawuran, nanti masa depannya bagaimana, kan gitu kan. Masa depan dirinya sendiri bagaimana, kembali ke dirinya sendiri kan kasihan," ujar Heru.
Oleh karena itu, ia meminta kepada guru serta masyarakat luas untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak didiknya.
"Jakarta ya anak-anaknya harus lebih pinter lah. Saya minta pengawasan orang tua, tokoh masyarakat, tetangga untuk selalu mengingatkan, termasuk media," tandas Heru. [Fhr]
