telusur.co.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut penerapan Work From Home (WFH) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) selama kurun waktu 3 bulan itu dinilai kurang efektif atau kelamaan.

Sebagai informasi, penerapan WFH tersebut dilakukan demi mengurai polusi udara Jakarta yang buruk serta agar lancarnya pagelaran KTT ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023.

"Tiga bulan? Gak kelamaan kalau 3 bulan?," Ucap Gembong kepada awak media, dikutip Jumat (18/8/2023).

Gembong mengaku, fraksinya di DPRD DKI mendukung penuh keputusan Pemprov DKI dalam penerapan WFH tersebut.

Namun, katanya, Pemprov DKI perlu menjaga pertumbuhan ekonomi yang saat ini mulai bangkit pasca pandemi Covid-19 menyerang.

"Dalam konteks WFH, saya setuju. tapi perlu diperhitungkan Pemprov DKI perlu menjaga keseimbangan atau pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai bergerak dengan penanganan polusi udara," ujar Gembong.

Lebih lanjut Gembong mengatakan, dirinya sangat mendukung kebijakan WFH ini. Tetapi, ia tak ingin dengan adanya penerapan WFH tersebut ekonomi di Jakarta malah terhambat nantinya.

"Jadi musti dijaga keseimbangan. Dalam konteks WFH, saya setuju, tapi perlu keseimbangan itu. Cari formulasinya agar terjadi keseimbangan. Prinsipnya jangan WFH membunuh ekonomi yang sudah mulai tumbuh," ungkap Gembong.

Sementara itu, kata Gembong, jika penerapan WFH ini untuk tujuan mengurangi kemacetan. Pemprov DKI 
perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah wilayah penyangga. Menurutnya, kemacetan tak akan terurai jika WFH hanya diterapkan di Jakarta saja.

"WFH juga enggak bisa hanya Jakarta tok, penyangga juga. Makanya perlu dilakukan koordinasi antar-pemerintah daerah," imbuhnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal melakukan uji coba penerapan Work From Home (WFH) kapasitas 50 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI yang akan dimulai pada tanggal 21 Agustus.

WFH itu, kata Heru, diperuntukkan untuk memberikan rasa nyaman serta kelancaran saat pagelaran KTT ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023 mendatang. 

"Kemarin saya minta Pak sekda mungkin tanggal 21 Agustus pegawai yang tidak bersentuhan langsung kita coba pertama untuk bisa memberikan kenyaman KTT ASEAN," kata Heru di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/23).

Lebih lanjut, Heru mengaku bakal memberlakukan penerapan WFH bagi ASN tersebut selama 2 bulan.

"Rencana mungkin 1-2 bulan. Rencana 2 bulan," ujar Heru.

Selain itu, Heru mengungkapkan, kebijakan WFH sudah mulai diterapkan di sejumlah Kementrian dan Pemerintah Daerah.

Heru memastikan, WFH ini bakal dilakukan selama berjalannya forum internasional se Asean tersebut 

"Di beberapa Kementerian sudah (WFH), di beberapa pemerintah daerah sudah (WFH). Jadi WFH itu kita uji coba. Terkait dengan WFH jelang KTT juga kita usahakan untuk supaya KTT ASEAN berjalan dengan baik di Jakarta," imbuhnya. [Fhr]