telusur.co.id - Keterlibatan Ruangguru, perusahaan milik Stafsus Presiden Jokowi bernama Belva Devara, dalam proyek pelatihan program Kartu Prakerja menjadi sorotan publik. Kondisi itu membuat berbagai pihak mengkritisi tidak ada transparansi dalam proses tender proyek tersebut.
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo meminta pemerintah terbuka terkait proses penunjukan perusahaan pelaksana program Kartu Prakerja. Karena, saat ini masyarakat sangat membutuhkan peran negara dalam membantu kehidupan mereka, bukan malah menyediakan pelatihan-pelatihan.
"Yang dapat untung kan platform digital, aplikasi yang dapat untung, korporasi kan? berarti pemiliknya yang dapat untung dan sebagainya. Apakah mereka sewaktu menggunakan platform digital ini apa itu Ruangguru dan lain-lain, itu melalui mekanisme tender?" tanya Sartono, Senin (20/4/20).
Sartono juga mempertanyakan transparansi pemerintah, kenapa platform Ruangguru yang ditunjuk sebagai salah satu mitra resmi Kartu Prakerja. Sebab, proyek yang dikelola Ruangguru itu senilai Rp 5,6 triliun.
"Harus transparan donk mulai dari ada tidaknya tender misalnya karena itu anggaran milik masyarakat bukan korporasi," tuturnya.
Menurut Sartono, program Kartu Prakerja ini sebenarnya terlalu berbelit-belit di tengah kebutuhan warga yang mendesak.
"Mau kasih bantuan kok mesti lewat aplikasi gitu. Mestinya konkret saja, kalau mau kasih bantuan. Rakyat hari ini butuh makan bukan aplikasi," tegasnya.
Lebih lanjut, Sartono menyarankan, ketimbang membuat aplikasi yang mahal, sebaiknya pemerintah langsung saja memberikan uang tunai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Yang dibutuhkan rakyat itu bukan aplikasi atau pelatihan tetapi makan, jadi ngapain dipersulit dengan aplikasi," tukasnya.[Fhr]
