telusur.co.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov DKI Jakarta tak akan menggelar operasi yustisi pasca mudik lebaran 2023. Namun, Heru menyampaikan bagi para pendatang dari luar Ibu kota diharapkan sudah memiliki pekerjaan tetap.

"Nggak (ada operasi yustisi kependudukan). Mereka datang tinggalnya di mana, ada penjamin enggak, ada pekerjaan enggak. Mudah-mudahan yang datang semuanya sudah ada pekerjaan," kata Heru di Jakarta, dikutip Rabu (26/4/23).

Lebih lanjut, Heru mengaku Jakarta terbuka bagi siapapun pendatang dari luar, tapi tetap harus terkendali.

"Jakarta memang tetap terbuka, tapi tetap harus terkendali," ucapnya.

Selain itu, Heru telah meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mendata para warga pendatang yang masuk ke Jakarta. 

"Nanti Dinas Dukcapil mendata saja supaya data-data kependudukan itu valid," ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta kepada Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mengimbau kepada masyarakat Jakarta yang balik kampung agar sekiranya tidak membawa sanak saudaranya ketika datang ke Jakarta.

"Kalau nanti di dalam proses kembalinya masyarakat ke Jakarta, dari Dinas Kependudukan bersama Satpol PP mungkin bersama Perhubungan juga untuk bisa menjaga atau memberitahukan kepada warganya untuk tidak kembali membawa kolega, kira-kira seperti itu, sanak saudara," kata Heru di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, dikutip (12/4/23).

Heru menyebut hal tersebut lantaran penduduk di Jakarta sudah over load. Namun, Heru memperbolehkan pendatang itu asalkan mereka telah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap.

“Jakarta penduduknya sudah 11,7 juta penduduk, boleh saja tapi memiliki pekerjaan, memiliki keteranpilan yang memang bertugas di Jakarta,” ujarrnya. [Fhr]