telusur.co.id — Ketua Fraksi (AN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menganggap, pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang menyebut "Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU” tidak memiliki landasan historis yang benar. Bahkan, pernyataan itu dapat menimbulkan sikap ekslusivitas di tengah masyarakat.
“Kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa kementerian agama hanya milik NU saja. Kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur. Tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia," ujar Saleh kepada wartawan, Senin (25/10/21).
Faktanya, kata Saleh, ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan, untuk persatuan Indonesia. Sejatinya, semua kelompok itu sama di mata hukum dan pemerintahan.
Termasuk dalam hal ini, seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Mereka adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia.
Bagi Saleh, pernyataan Menag itu sangat tidak bijak. Ia berharap Presiden Jokowi memberikan teguran dan peringatan kepada Menag Yaqut.
Alasannya, pernyataan-pernyataan seperti ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari. Jika itu terjadi, akan menyisakan banyak persoalan kebangsaan yang tidak mudah diselesaikan.
Dari pernyataan itu juga berpotensi memicu munculnya elemen dan ormas lain yang mengklaim mendapat hadiah kementerian lain. Misalnya, mendapat hadiah kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan lain-lain.
“Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat,” paparnya.
Untuk mengakhiri polemik dan kontroversi ini, Saleh menyarankan Menag Yaqut untuk menyampaikan permohonan maaf, atau meluruskan mispersepsi yang sempat muncul di tengah masyarakat.
"Sebaiknya, minta maaf saja. Atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan," ucapnya.
Selain itu, mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini juga meminta Yaqut bekerja lebih sungguh-sungguh mengurus persoalan umat. Karena, akan lebih produktif, jika energi yang ada dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan agama, kualitas pelayanan haji, peningkatan toleransi dan hubungan antar/intra umat beragama, dan banyak lagi aspek kehidupan keagamaan lainnya.
"Pejabat publik semestinya menghindari wacana, narasi, dan perdebatan yang tidak perlu. Sebaliknya, para pejabat publik harus berdiri di barisan terdepan untuk merangkul seluruh komponen anak bangsa," tukasnya.[Fhr]
