telusur.co.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merespons soal demo pengemudi ojek online (ojol) yang sudah dua kali melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). 

Para pengemudi ojol melakukan aksi pertamanya di depan Gedung DPRD DKI Jakarta dan yang kedua melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta.

Heru mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait ERP itu masih dalam proses pembahasan oleh DPRD DKI. Ia menyebut semua aspirasi dari masyarakat akan diperhatikan.

"Ya kan sedang proses di DPRD, itu tergantung arahan dari teman-teman DPRD apa ya kita ikut. Yang penting adalah semua aspirasi kita perhatikan," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/2/23).

Mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut mengatakan, terkait pencabutan Raperda ERP itu ia menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD DKI Jakarta.

"Hmm ya terserah, kalau DPRD mau mengembalikan (Raperda ERP) ya silakan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya,  Sejumlah massa gabungan dari Pengemudi ojek online (ojol) se-Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta menolak kebijakan penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), Rabu (8/2/23).

Salah satu orator di atas mobil komando meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membatalkan rencana kebijakan ERP itu, karena hal tersebut dapat merugikan masyarakat Ibu Kota.

"Tolak ERP di jalanan Jakarta karena itu merugikan masyarakat. Pemerintah tahu betul bahwasanya ERP diterapkan di jalan provinsi. Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan," kata salah satu orator. [Fhr]