telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam terus melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari birokrasi, sistem perizinan, pembangunan infrastruktur, hingga kepastian hukum. Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Batam sebagai salah satu kawasan investasi strategis Indonesia di tengah persaingan global.
Nasim menyampaikan, laporan keuangan BP Batam yang telah dipaparkan dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat kinerja lembaga tersebut ke depan. Ia berharap seluruh program yang dijalankan dapat selaras dengan agenda pembangunan nasional.
"Harapan kita ke depan lebih baik sesuai dengan program pemerintah. Semua itu tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia agar setiap kebijakan dijalankan secara tepat sasaran dan benar," ujar Nasim dalam keterangan yang diterima, Sabtu (18/7/2026).
Meski mengapresiasi perkembangan yang telah dicapai, Nasim mengingatkan BP Batam agar terus memperkuat tata kelola organisasi. Menurutnya, masih adanya dugaan penyimpangan yang menjadi sorotan publik harus dijadikan momentum untuk membangun sistem yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel.
Selain tata kelola, Nasim menilai persoalan birokrasi dan perizinan masih menjadi tantangan utama yang perlu segera dibenahi. Ia menegaskan bahwa kemudahan berusaha merupakan faktor penting dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal di Batam.
"Yang masih terjadi sampai sekarang adalah persoalan birokrasi dan perizinan. Saya berharap ke depan bisa lebih maksimal," katanya.
Nasim juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Menurutnya, ketersediaan air bersih, listrik, jaringan jalan, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi syarat utama agar Batam mampu bersaing dengan kawasan ekonomi lain di Asia Tenggara, termasuk Singapura.
"Kita berbicara persaingan global, termasuk dengan Singapura. Infrastruktur seperti air, listrik, jalan, dan lainnya harus benar-benar menjadi perhatian," ujarnya.
Tak hanya itu, ia meminta BP Batam segera menuntaskan berbagai persoalan pertanahan serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha. Kepastian regulasi, kata Nasim, akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Nasim optimistis Batam dapat berkembang menjadi kawasan ekonomi yang semakin kompetitif apabila seluruh persoalan tersebut ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Ia juga mengapresiasi sinergi yang mulai terjalin antara Kepala BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Menurutnya, kolaborasi kedua institusi menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Saya berharap Kepala BP Batam dan Wali Kota bisa terus bersinergi untuk menyatukan langkah sehingga Batam ke depan menjadi jauh lebih baik," tuturnya.
Menutup pernyataannya, Nasim menilai kondisi laporan keuangan BP Batam secara umum menunjukkan tren yang positif. Namun, ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta kepastian hukum harus tetap menjadi prioritas utama agar Batam semakin kokoh sebagai pintu gerbang investasi Indonesia dan mampu bersaing di tingkat internasional.
