telusur.co.id - Politisi Partai Golkar, Mujib Rohmat memberikan sejumlah catatan terkait problematika yang menerpa di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Yayasan Talibuana Nusantara dalam rangka menyambut pelaksanaan Muktamar NU ke-35, Kamis (18/6/2026), di Kantor Yayasan Talibuana Nusantara, Komplek Ligamas Blok G/20, Jakarta Selatan.

Menurut Mujib, di abad keduanya, NU mesti memiliki peta jalan atau roadmap yang berfungsi sebagai alat navigasi dalam menentukan gerak dan tujuan organisasi. Sebagai produk organisasi, Mujib menilai keberadaan roadmap dapat memastikan kapan gerakan dijalankan, berjalan atau tidak serta kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi.

"Andaikan ini menjadi kesepakatan bersama, itu yang pertama dari tradisi yang seperti ini menurut saya penting," katanya sambil memegang buku Peta Jalan NU Abad Kedua yang merupakan karya para aktivis NU -kultural maupun struktural- yang berkumpul di Yayasan Tali Buana Nusantara.

Selain itu, Mujib turut menyoroti terkait problem kepemimpinan di tubuh PBNU. Sebagai organisasi jam'iyah terbesar di dunia, NU membutuhkan code of conduct (pedoman tertulis yang berisi aturan moral dan etika yang wajib dipatuhi).

Oleh karena itu, dirinya mengusulkan agar PBNU membentuk mahkamah etik guna menjadi solusi jika masalah yang sama kembali terjadi di kemudian hari.

"Kalau di partai itu ada makamah etik atau mahkamah tahkim ini," tuturnya.

Mengenai karakteristik kepemimpinan di NU, Mujib membagi pada dua kategori yakni kepemimpinan syuriyah dan kepemimpinan tanfidziyah. Menurutnya, kepemimpinan syuriyah harus berbasis pada karakteristik keulamaan yakni berilmu dan wira'i. Sedangkan dalam konteks kepemimpinan tanfidziyah, selain memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, juga harus memiliki wawasan dan pengetahuan luas karena banyak berinteraksi dengan berbagai tokoh baik di level nasional maupun di level internasional.

"Kalau di tanfidziyah, pasti bergaul di tingkat nasional dan internasional maka yaitu based on knowledge karena based on knowledge ditambah satu lagi yaitu leadership," tegasnya.

Di akhir Mujib mengingatkan agar NU berhati-hati terhadap pengaruh partai politik. Ia menilai partai politik acapkali memberikan pengaruh yang kurang baik bagi NU terutama soal pragmatisme.

"Menurut saya apapun partainya itu luar biasa memberi pengaruh yang kurang baik terhadap perilaku yang namanya pragmatisme itu," pungkasnya.

Bertema "NU Masa Depan & Masa Depan NU : Realisasi Merawat Jagat, Membangun Peradaban", FGD sesi ke-4 ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, terlihat hadir antara lain; Ketua Yayasan Talibuana Nusantara Endin AJ. Soefihara, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masykuri Abdillah, Ketua Umum PP IPNU 1988-1996 Zainut Tauhid Sa’adi, Tokoh NU asal Sulawesi Selatan Andi Jamaro Dulung, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Andi Najmi Fuadi, Staf khusus Wakil Presiden RI 2019-2024 Masduki Baidlowi, Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Muhammad Nur Hayid, Mayjen Fulad, Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif, Ketua PWNU Sulawesi Utara Ulyas Taha, Wakil Ketua PWNU Jawa Barat Kurnia Permana Kusuma, Ketua Umum PB PMII 2005-2007 Hery Haryanto Azumi serta sejumlah tokoh NU lainnya.