telusur.co.id -  Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepad semua jajarannya dalam hal ini,  Menteri/Pimpinan lembaga, Pimpinan daerah dan penegak hukum untuk memprioritaskan upaya pencegahan karhutla, melalui deteksi dini, monitoring areal rawan hotspot, dan pemantauan kondisi harian di lapangan.

Merespon hal tersebut,  Menteri Lingkungan Dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, langsung merespon cepat dengan memberikan instruksi pada jajarannya melaksanakan imbauan  Presiden Joko Widodo tersebut. 

"Agar langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat sehingga timbul efek jera," ujar Siti mengutip pernyataan presiden, dalam twitter @sitinurbaya, Rabu (24/2/2021) 

Sambung Siti, presiden mewanti-wanti agar jangan biarkan api membesar. Kendalikan selagi api masih kecil. Seluruh unsur pemerintah di daerah baik Gubernur, Bupati, Wali kota, maupun unsur TNI-Polri baik Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, hingga Kapolres, harus tanggap dalam menyikapi hal tersebut.

Presiden @jokowi menyampaikan arahan dalam Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2021 di Istana Negara, Jakarta. Agenda ini juga diikuti secara daring oleh para pihak

Dalam arahan itu juga Jokowi meminta respons yang cepat. Jika diperlukan lakukan pemadaman melalui operasi udara water bombing. 

"Ini sudah sering kita lakukan, tapi kalau bisa jangan sampai. Kecil langsung siram sudah mati, di darat saja. Karena water bombing ini juga butuh duit gede, anggaran yang gede. Tapi kalau sudah terlambat, mau tidak mau kita juga pakai itu,” ungkap Jokowi dalam arahan tersebut.(fir)