telusur.co.id - Menteri BUMN Erick Thohir harus bertindak tegas terkait adanya indikasi korupsi di PT. Krakatau Steel. Menteri Erick bisa meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif untuk memperjelas adanya indikasi korupsi di BUMN tersebut.

"Menteri BUMN jangan omdo (omong doang). Kalau memang melihat ada indikasi korupsi di PT. Krakatau Steel sebaiknya langsung ambil tindakan. Segera lapor BPK agar dapat diketahui dengan pasti jumlah kerugian negara serta indikasi pelanggaran kepatuhan yang terjadi," ujar anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, Kamis (30/9/21).

Mulyanto menyarankan Erick untuk memeriksa semua pejabat yang bertanggung jawab. Tindakan ini penting, dalam rangka penegakan hukum dan pelajaran bagi manajemen dalam mengelola BUMN ke depan.

"Kita menginginkan industri baja yang kokoh, memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan domestik dan melakukan ekspor produk ke luar negeri untuk meningkatkan devisa negara," tuturnya.

Politisi senior PKS ini juga mengingatkan Erick agar tidak menganggap remeh dan membiarkan temuan korupsi ini berlalu begitu saja. Jika dibiarkan berpotensi menimbulkan keresahan. Padahal PT Krakatau Steel saat ini sedang bergeliat mencetak laba.

Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN Erick Thohir menemukan indikasi korupsi di tubuh PT Krakatau Steel Tbk (Persero). Indikasi itu muncul dari utang perusahaan yang mencapai US$2 miliar atau Rp28,515 triliun (Kurs Rp14.257 per dolar AS).

Erick menjelaskan utang itu berasal dari investasi Krakatau Steel yang mencapai US$850 juta. Perusahaan sebelumnya menginvestasikan dana tersebut dalam proyek blast furnace. Dan ternyata proyek blast furnace mangkrak.[Fhr]