telusur.co.id -Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan, pihaknya membatalkan pertemuan dengan Bawaslu dan KPU di Kota Balikpapan. Alasan pembatalan tersebut untuk menghindari beredarnya isu liar bahwa dirinya memimpin rapat penundaan Pemilu.

"Kita batalkan, karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap,” kata Mahfud, Minggu (20/3/22).

Mahfud memastikan pemerintah tetap fokus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

"Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan Parpol di DPR silahkan lah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” jelasnya.

Dia menilai, diskusi penundaan Pemilu di Partai Politik, DPR, LSM, dan Ormas, merupakan hal lumrah. Kendati begitu, pemerintah ia sebut akan tetap menyiapkan Pemilu serentak.

“Bahwa Partai Politik, DPR, LSM, Ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silahkan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Tapi bagi pemerintah, saya sekarang sudah menyiapkan. 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, legislatif dan Pilkada serentak. Itu kita siapkan,” tegas Mahfud.

Mahfud menjelaskan, di era demokrasi saat ini, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, berbeda dengan zaman Orde Baru, di mana partai politik hingga LSM dibungkam.

“Ini negara Demokrasi, dulu zaman orde Baru kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dulu semua ditegur. Sekarang bicaralah,” kata Mahfud.[Fhr]