Menhub Sebut Pemprov DKI Rugi Rp100 T Setiap Tahunnya Akibat Kemacetan  - Telusur

Menhub Sebut Pemprov DKI Rugi Rp100 T Setiap Tahunnya Akibat Kemacetan 

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. (Ist).

telusur.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalami kerugian mencapai Rp100 Triliun per tahunnya akibat imbas dari kemacetan. Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi saat acara Groundbreaking LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai.

Budi pun meminta masyarakat, pejabat negara maupun stekholder terkait untuk menggunakan tranportasi umum demi menekan kerugian tersebut.

"Oleh karenanya saya mengimbau semua stakeholder, DPRD, masyarakat atau provinsi-provinsi lain memusatkan pikiran bagaimana angkutan massal perkotaan itu menjadi eksis. Artinya kita mengurangi jumlah kendaraan pribadi," ujar Budi di Vellodrome, Jakarta Timur, Senin (30/10/23).

"Artinya mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, environment dan menghilangkan atau mengurangi kerugian yang untuk Jakarta untuk satu tahun itu Rp100 triliun," sambungnya.

Lebih lanjut Budi Karya mengatakan, Jakarta dapat menjadi contoh bagi kota lain perihal angkutan umum. Ia pun mengapresiasi niat baik Pemprov DKI terkait pengembangan transportasi umum.

Selain itu, ia mengungkapkan, optimalisasi transportasi massal dinilai mampu menurunkan angka kemacetan, meningkatkan lapangan pekerjaan hingga positif bagi ekonomi.

"Oleh karena itu sesuai amanah Pak Presiden bahwa jangan berhenti untuk tidak berpikir angkutan massal perkotaan adalah keharusan. Kita lihat apa yang dilakukan nanti tentu akan menurunkan kemacetan, meningkatkan lapangan pekerjaan dan ekonomi," jelas dia.

Selanjutnya, tambah dia, bahwa proyek LRT Jakarta fase 1B juga dinilai akan berdampak baik terhadap integrasi antar moda di Jakarta. 

Ia pun meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tak menyia-nyiakan jabatannya dan mengerjakan proyek ini.

"Dengan adanya ini sampai ke Manggarai maka integrasi MRT, LRT, KRL, bahkan Kereta Cepat terintegrasi lebih baik sehingga warga bisa menggunakan itu," kata Budi.

"Kita lihat, kita akan lakukan bertahap tapi Pak Gubernur tak akan sia-siakan jabatan satu tahun, harus selesaikan satu tahap. Karena berapa tahun pun kalau tidak ada niat tidak akan terjadi," pungkasnya. [Fhr]


Tinggalkan Komentar