telusur.co.id - Memasuki tahun ajaran baru 2026/2027, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Meity Rahmatia menyampaikan harapan agar pendidikan Indonesia semakin maju, merata, dan mampu menjangkau seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.
Senin (13/7/2026), sekolah-sekolah di seluruh Indonesia kembali dipenuhi aktivitas belajar mengajar setelah libur panjang. Tahun ajaran baru diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi para peserta didik baru, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Meity turut menyampaikan apresiasi kepada para siswa yang memulai perjalanan baru di dunia pendidikan, sekaligus memberikan penghargaan kepada para orang tua yang telah mendampingi anak-anak mereka memasuki jenjang sekolah.
“Selamat kepada seluruh anak-anak kita, generasi pelanjut yang hari ini menapaki dunia barunya, yaitu dunia sekolah. Juga kepada para orang tua, yang sejauh ini sukses mengantarkan anak-anak mereka masuk ke dunia pendidikan dasar, menengah pertama, dan atas,” ujar Meity.
Menurutnya, momentum tahun ajaran baru harus menjadi pengingat bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dipenuhi secara adil dan merata.
Ia mengapresiasi berbagai langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, menurutnya, peningkatan mutu harus berjalan beriringan dengan perluasan akses agar tidak ada anak yang tertinggal.
“Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan patut diapresiasi. Namun itu tidak cukup bila akses pendidikan dasar dan menengah belum menyentuh seluruh anak bangsa dari semua kalangan,” katanya.
Meity mengingatkan masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, jumlah ATS tercatat mencapai 3.966.858 anak.
Angka tersebut terdiri dari: 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak mengalami putus sekolah, 1.066.470 anak lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya
Ia juga mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menyebut sekitar 76 persen anak tidak bersekolah disebabkan faktor ekonomi.
“Angka yang sangat besar. Kita semua berharap, pertengahan hingga akhir 2026 data tersebut berkurang. Apalagi dengan hadirnya Program Indonesia Pintar dan visi Bapak Presiden Prabowo yang mulai mewujudkan hadirnya Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Meity berharap berbagai program pemerintah dapat menjadi solusi untuk membuka akses pendidikan lebih luas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Selain akses pendidikan, Meity juga menekankan pentingnya membangun sistem pendidikan yang berperspektif hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, nilai-nilai seperti toleransi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia harus ditanamkan sejak dini melalui kurikulum maupun budaya sekolah.
“Pendidikan berperspektif HAM termasuk pembangunan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Tidak hanya dari aspek infrastruktur atau fasilitas, tapi juga dari aspek sosialnya,” ujarnya.
Ia menegaskan sekolah harus menjadi ruang yang bebas dari berbagai bentuk tindakan yang dapat menghambat perkembangan siswa, seperti intimidasi, kekerasan, perundungan (bullying), pelecehan, hingga penyalahgunaan wewenang.
“Zero intimidasi, kekerasan, bullying, pelecehan, penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya yang bisa menghambat daya nalar atau analisis, kreativitas, daya kritik, dan kemandirian siswa,” pungkas Meity.
Menurutnya, pendidikan yang berkualitas bukan hanya mencetak siswa berprestasi secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter, mandiri, dan menghargai nilai kemanusiaan.
