telusur.co.id - Konsumen penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Berbagai macam polemik MBG, Ketua YLKI Niti Emiliana menilai ini menjadi indikator ketidaksiapan pelaksanaan MBG. 

Karena itu, YLKI mendesak perlu ada pelatihan, standar dan jaminan baik dari higiene sanitasi sarana prasarana dapur, sampai dengan persoalan kehalalan food tray yang harus bisa dijamin keamanannya, 

“Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif untuk food tray,” ujar Niti.

YLKI mendesak perlu adanya tenaga ahli gizi yang profesional dan terlatih untuk memastikan gizi yang seimbang, memantau distribusi program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia, sehingga makanan yang disajikan bisa terjamin kualitas dan gizinya untuk dikonsumsi.

Tal hanya itu, ia juga mendesak untuk memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG yang merupakan hak mutlak penerima manfaat. 

“Mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir memastikan keamanan pangan "safe from farm to table" serta audit standar dapur dan standar makanan MBG,” ujar dia.

Yang menjadi catatan Niti, Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus/kerugian yang dialami oleh penerima manfaat.

Bila perlu untuk dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh. Jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif maka, MBG akan menjadi BOM waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan pada kasus keracunan. [ham]