telusur.co.id - Setelah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang akan mengimpor beras 1 juta ton, kali ini Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono juga berencana mengimpor garam sebanyak 3 juta ton. 

Terkait itu, Ketua DPC REPDEM Kabupaten Indramayu, Heri Wahyu Hartono menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi para menteri ekonomi yang "hobi" melakukan impor pangan.

"Kelakuan yang hobi mengimpor ini, sebenarnya persoalan yang sudah mendarah daging, jika ada peluang keterbatasan, mulai mencari celah untuk mengimpor, salah satunya impor garam ini solusi yang instan," kritik Heri, Jumat (19/3/21). 

Menurut Heri, jika para pembantu presiden punya niat memperbaiki ketersedian garam dalam rangka mengamankan stok dalam negeri, sebenarnya bisa melakukan pembangunan pabrik. Dan biayanya tidak mahal, ketimbang terus mengimpor garam.

"Semua instrumen untuk membangun pabrik garam ada di Indonesia, yang tidak ada hanya kemauan dari para pembantu Presiden Jokowi," tegasnya. 

REPDEM menyarankan agar para menteri yang bermental tengkulak ini untuk diwaspadai kebijakannya. Karena, kebijakan Presiden Jokowi bisa tidak sejalan dengan para menteri ekonomi yang hobinya berbisnis dengan rakyat. Dikhawatirkan justru berbisnis rente dari kebijakan impor tersebut.

"REPDEM minta semua menteri yang bermental tengkulak dan pencari keuntungan pribadi untuk segera dibuang dari kabinet," desak Heri.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pemerintah telah memutuskan akan melakukan impor garam sebanyak 3 juta ton.

Menurut Trenggono, keputusan diambil dalam sebuah rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Berdasarkan neraca stok industri (garam) kita (sebanyak) 2,1 juta, kemudian impor diputuskan 3 juta," kata Trenggono pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Kamis (18/3/21).[Fhr]