telusur.co.id - Masa bakti Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 2022. Akan ada kekosongan gubernur definitif hingga akhir 2024.

Untuk itu, pemerintah akan menunjuk pelaksana tugas (PLT) Gubernur DKI Jakarta hingga nantinya terpilih gubernur definitif pada Pilkada serentak 2024.

"Agar Jakarta tetap berkembang, tentu harus dicarikan Plt Gubernur DKI Jakarta yang berasal dari sipil dan memahami Jakarta dengan baik. Ia harus sosok yang jauh dari kepentingan politik kelompok tertentu," ujar Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Sabtu.

Sosok tersebut harus profesional dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai gubernur. Profesionalisme diperlukan agar pembangunan ibukota negara tetap berjalan dengn baik, tanpa tergoda partai politik tertentu.

Sosok itu sebaiknya Sekretaris Daerah DKI Jakarta saat ini (Marullah Matali). Sebagai Sekda, ia jelas sangat memahami Jakarta, baik masyarakatnya, lingkungannya, dan fisiknya.

Ia juga sudah diterima mayoritas PNS di lingkungan DKI Jakarta. Hal ini akan membantunya menangani berbagai persoalan yang kemungkinan muncul selama dua tahun memimpin Jakarta.

"Jadi, pengganti Anies tidak perlu lagi menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ia dapat terus bekerja meneruskan arah pembangunan yang sudah ditetapkan."

Hanya saja, sehebat apapun Plt, tentu ia tidak bisa membuat kebijakan strategis. Sebab, sebagai Plt ia hanya berhak melaksanakan rugas yang bersifat rutinitas.

Karena itu, sangat berbahaya bila suatu daerah dipimpin seorang Plt dalam jangka waktu lama. Apalagi Jakarta, yang sangat dinamis, tentu diperlukan pemimpin yang mampu mengambil kebijakan strategis. Namun hal itu tidak dapt dilakukan seorang Plt karena hanya punya kewenangan melaksanakan rutinitas.

"Jadi, perlu dipikirkan apakah baik suatu daerah seperti Jakarta dipimpin Plt selama dua tahun ? Menteri Dalam Negeri seharusnya memikirkan hal itu sebelum menunjuk Plt Gubernur DKI Jakarta," tandas Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999. [ham]