telusur.co.id - Menko Polhukam Mahfud MD membantah terkait tuduhan bahwa pemerintah menghalang-halangi atau bahkan tidak memberikan bantuan apapun kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dalam rangka memulangkannya ke Indonesia dari Arab Saudi.
Bahkan Mahfud mengaku, saat baru ditunjuk menjadi Menko Polhukam pihaknya sudah menghubungi orang-orang dekat Habib Rizieq.
Pernyataan Mahfud itu menjawab tudingan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon yang menyoroti tidak adanya bantuan hukum dari pemerintah Indonesia kepada Habib Rizieq. Fadli juga membandingkan nasib Habib Rizieq dengan perlakuan pemerintah RI terhadap predator seks di Inggris, Reynhard Sinaga.
"Pak Fadli Zon, awal-awal saya jadi Menko Polhukam, saya sudah mencoba menghubungi teman-teman yang dekat dengan Rizieq. Maksud saya akan membantu jika diperlukan," kata Mahfud di akun Twitternya sambil menautkan akun Fadli Zon, Jumat (6/11/20).
Dalam bantahannya itu, Mahfud mengunggah video berdurasi 18 detik yang berisi sumpah dari Habib Rizieq bahwa tidak akan meminta bantuan dari pemerintah yang disebutnya sebagai rezim zalim.
"Tapi saya dikirimi video sumpah bahwa dia tak mau bantuan pemerintah. Coba lihat ini. Bagaimana kalau kita mau membantu tapi ditolak? Kok salah terus?" kicau Mahfud.
Pernyataan Mahfud itu kemudian dibalas oleh Fadli. Fadli menduga ada latarbelakang yang kurang enak dirasakan oleh Habib Rizieq hingga mengeluarkan pernyataan seperti itu. Tapi, Fadli mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya juga tidak boleh mempersulit Habib Rizieq.
"Pak @mohmahfudmd, saya tak tahu latar belakang penyataan HRS tersebut. Mungkin saja ada peristiwa atau pengalaman tertentu yang mengiringinya. Namun kalaupun HRS tak mau minta bantuan pemerintah, bukan berarti boleh dipojokkan atau malah dipersulit. Bukankah begitu?," balas Fadli Zon melalui akun twitternya.
Diberitakan sebelumnya, Habib Rizieq mengumumkan akan tiba di Indonesia setelah sekian waktu bermukim di Arab Saudi pada Hari Pahlawan, 10 November mendatang. [Fhr]
