telusur.co.id - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid, menanggapi sikap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, yang mengkritik Presiden Joko Widodo di depan publik.
 
Kritikkan Anwar Abbas itu disampaikan saat berpidato dalam Kongres Ekonomi Umat II yang diselenggarakan MUI pada Jumat (10/12/21) lalu.

Habib Syakur menilai, kritikkan Anwar Abbas kepada Jokowi di hadapan publik itu kurang elegan. Semestinya, sebagai Waketum MUI, kritiklah Presiden secara kelembagaan.

"Seharusnya, kelembagaan itu berhadapan dengan kabinet, bukan menebar kritik lantas puas bisa mengkritik presiden secara berhadapan di khalayak ramai. Itu kritikan tidak ilmiah. Dalam artian, kritikan yang tidak memberi solusi, kritik yang penuh dengan emosi," kata Habib Syakur dalam keterangannya, Rabu (15/12/21).

Habib Syakur menyatakan, MUI yang seluruh pengurusnya merupakan ulama, seharusnya mengkritik secara kolektif kolegial, sekaligus memberikan solusi. Namun, keberhasilan pemerintah juga harus dipuji.

Menurut Habib Syakur, jika dimaknai, ulama adalah rohaniawan Islam yang telah mencapai tingkatan tertinggi sebagai pemuka agama islam dengan menjaga segala keilmuan, sikap dan etika.

Harusnya, ada forum group diskusi antara MUI dengan presiden serta kabinet. Tentunya memberikan solusi bukan menjadi kebanggaan 'saya kritik Presiden'. 

"MUI harusnya secara kelembagaan kalau mau mengrkitk presiden kritik. Dengan memberi solusi. Apalagi ini kan tentang ekonomi syariah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Habib Syakur mempertanyakan motif Anwar Abbas mengkritik Presiden di depan publik. "Tujuannya apa? Hanya memberi kritik yang konsumtif atau kritik yang produktif, saya rasa itu kritik konsumtif, Saya rasa itu tujuannya untuk membuat Presiden mungkin merasakan malu," tutupnya.

Sebelumnya, ramai jadi sorotan sikap Waketum MUI Anwar Abbas mengkritik Presiden Jokowi ketika pembukaan Kongres Ekonomi Umat II MUI pada Jumat (10/12/21) lalu

Anwar Abbas mengkritik terkait dua isu penting, yakni, soal ketimpangan dan penguasaan tanah. Jokowi pun menjawab kritik Anwar Abbas tanpa teks.

Salah satu yang disampaikan Jokowi, yakni, pemerintah saat ini tengah dalam proses mendistribusi tanah program reforma agraria yang sudah mencapai 4,3 juta hektare tanah dari target total 12 juta hektare.[Fhr]