Oleh : Agus Widjajanto
Praktisi Hukum, Pemerhati masalah Sosial Budaya dan Sejarah Bangsanya
Negara paling tegas dalam menerapkan hukuman bagi koruptor pada pejabat negara adalah China Tiongkok , sudah puluhan bahkan ratusan pejabat pemerintahan dihukum mati di china karena terlibat korupsi , yang merupakan tindakan represif sebagai efek jera dalam penyelengara negara di china, sebagai bagian dari politik hukum negara itu dalam pemberantasan korupsi.
Pada tahun medio 1970 Di Hongkong juga pernah terjadi gubernur hongkong mengambil keputusan paling berani dalam menciptakan penegakan hukum yang bersih bebas dari korupsi , mengganti sekuruh aparat penegak hukum saat itu , diganti oleh anak anak muda lulusan luar negeri dan dalam negeri yang mempunyai kemampuan akademik yang bagus dan ber integritas untuk mengisi jabatan jabatan penegak hukum baru , sebagai pengganti Aparat hukum yang korup, dengan penerimaan dan pendidikan khusus yang bebas biaya dan terbukti penegakan hukum di hongkong mencapai tingkat memuaskan paling tinggi di asia timur bahkan asia, seperti hal nya singapure.
Demikian juga di negara scandinavia , aparat penegak hukum hidup dalam disiplin tinggi jauh dari kehidupan mewah dan glamor, bahkan KPK nya Swedia, diisi dan dijabat oleh penegak hukum independen .
Penegak hukum anti-korupsi di Swedia dikenal karena integritas dan efektivitasnya dalam menangani kasus korupsi. Berikut beberapa aspek penting terkait penegakan hukum anti-korupsi di Swedia:
Institusi Penegak Hukum
- Kantor Kejaksaan Umum (Åklagarmyndigheten): Bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi.
- Polisi Nasional Swedia (Polisen): Memiliki unit khusus untuk menangani kasus korupsi dan bekerja sama dengan kejaksaan dalam penyelidikan.
Karakteristik Penegakan Hukum Anti-Korupsi
- Transparansi dan Akuntabilitas: Penegak hukum di Swedia dikenal karena transparansi dan akuntabilitasnya dalam menangani kasus korupsi.
- Independensi: Lembaga penegak hukum di Swedia memiliki independensi yang kuat, sehingga dapat menangani kasus korupsi tanpa tekanan politik atau kepentingan lainnya.
- Kerja Sama Internasional: Swedia aktif dalam kerja sama internasional untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan lintas negara.
Pencegahan Korupsi
- Sistem Hukum yang Kuat: Swedia memiliki sistem hukum yang kuat dan efektif dalam menangani kasus korupsi.
- Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi sangat penting dalam mencegah korupsi di Swedia.
Hasil
- Korupsi yang Rendah: Swedia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang rendah di dunia.
- Kepercayaan Masyarakat: Masyarakat Swedia memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga penegak hukum dan pemerintah dalam menangani kasus korupsi.
Dengan demikian, penegakan hukum anti-korupsi di Swedia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menangani kasus korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Tertangkap nya wakil menteri tenaga kerja , oleh KPK sangat memukul bagi rakyat ditengah ekonomi yang sulit,
Kasus Wakil Menteri Tenaga Kerja Noel yang menjadi tersangka KPK cukup menarik perhatian. Noel, yang juga dikenal sebagai Immanuel Ebenezer, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 20 Agustus 2025. Partai Gerindra, tempat Noel diduga berafiliasi, masih memeriksa status keanggotaan Noel dalam partai tersebut ¹ ².
Detail Kasus:
- Operasi Tangkap Tangan (OTT): KPK melakukan OTT terhadap Noel dan mengamankan sekitar 10 orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ini.
- Status Tersangka: Noel resmi menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang sedang diselidiki oleh KPK.
- Tanggapan Partai Gerindra: Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa partai sedang memeriksa status keanggotaan Noel di partai tersebut
Sebagian masyarakat ingin agar Noel dihukum mati, sebagai efek jera dan memberikan contoh bagi pejabat lain dimasa mendatang .
Banyak pihak baik praktisi hukum maupun akademisi dan masyarakat awam hukum setuju untuk diterapkan hukuman mati bagi koruptor , seperti hal nya di China , dimana dalam sejarah koruptor di negeri ini pernah ada pejabat tinggi negara setingkat menteri dijatuhi hukuman mati.
Jusuf Muda Dalam adalah seorang politikus dan bankir Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Urusan Bank Sentral pada era Presiden Sukarno. Dia dikenal sebagai koruptor pertama di Indonesia yang dijatuhi hukuman mati.
Kasus Korupsi
Jusuf Muda Dalam terlibat dalam skandal keuangan besar-besaran dengan tuduhan korupsi mencapai Rp97 miliar. Penyelidikan terhadapnya memperlihatkan adanya praktik penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Selain itu, dia juga dituduh memiliki senjata api ilegal dan terlibat dalam perkawinan yang melanggar hukum
Hukuman Mati
Mahkamah Agung melalui putusannya pada 8 April 1967, menetapkan hukuman mati kepada Jusuf Muda Dalam. Namun, dia tidak langsung dieksekusi karena mengajukan banding. Jusuf Muda Dalam akhirnya meninggal pada 26 Agustus 1976 di penjara Cimahi karena terinfeksi tetanus sebelum hukuman matinya dapat dilaksanakan
Dampak Kasus
Kasus korupsi Jusuf Muda Dalam menjadi simbol tegasnya penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. Meskipun hukuman mati tidak dapat dilaksanakan karena kematiannya di penjara, kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan
Namun tidak sedikit pula relawan dan pembela hak asasi manusia menentang hukuman mati karena dianggap menyalahi dan menabrak Hak Asasi Manusia, yang bertebtangan dengan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk menerapkan efek jera, bukan pembalasan , yang mana tujuan dari hukuman adalah bukan pembalasan tapi pembinaan sesuai semboyan lembaga pemasyarakatan
Hukuman mati untuk koruptor adalah topik yang kontroversial dan memiliki argumen pro dan kontra. Berikut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan:
Argumen Pro Hukuman Mati
- Efek Jera: Hukuman mati dapat menjadi efek jera bagi koruptor dan mencegah orang lain melakukan tindakan serupa.
- Pesan Kuat: Hukuman mati dapat mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat bahwa korupsi tidak akan ditolerir dan akan dihukum berat.
Argumen Kontra Hukuman Mati
- Hak Asasi Manusia: Hukuman mati dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup yang nerupakan hak Yang diberikan Tuhan yang Esa.
- Kesalahan Hukum: Hukuman mati tidak dapat dibatalkan jika terjadi kesalahan hukum, sehingga dapat menyebabkan keadilan yang tidak sempurna.
- Efektivitas: Efektivitas hukuman mati dalam mencegah korupsi masih perlu dipertanyakan, karena korupsi seringkali dilakukan karena faktor-faktor kompleks seperti ekonomi, politik, dan sosial.
Alternatif
- Hukuman Penjara Berat: Hukuman penjara berat dan denda yang besar dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mencegah korupsi.
- Peningkatan Transparansi: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan lembaga publik dapat membantu mencegah korupsi.
- Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dapat membantu mencegah korupsi, dengan cara ikut mengawasi dan melaporkan kepada aparat penegak hukum.
Dalam menangani korupsi, disamping dituntut adanya Aparat Penegak Hukum yang bersih dan ber integritas dalam menjalankan tugas nya seperti di hongkong , singapure, inggris / United King Dom , negara negara Skandinavia yang sangat dihormati karena keadilan dan ketegasan nya , ada yang penting pula untuk mempertimbangkan pendekatan yang komprehensif dan efektif, termasuk pencegahan, penegakan hukum, dan pendidikan kepada masyarakat bahwa tindakan korupsi adalah tindakan tercela yang merugikan masyarakat , bangsa dan negara, serta bertentangan dengan Ajaran Tuhan dalam semua agama.
