telusur.co.id - Kapal selam KRI Nanggala-402 telah dinyatakan tenggelam atau subsunk di perairan laut Utara Bali pada Sabtu (24/4) sore. Menurut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, bahwa 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 gugur di perairan Bali.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurutnya, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-40 dapat dihindari apabila Menteri Pertahanan memberi perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut RI.
Hal ini dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan. Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 sangat bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun.
“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik. Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, Presiden perlu evaluasi kinerja Menhan," ujar Arjuna dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/4/21).
Kementerian Pertahanan, kata Arjuna, mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2020 mencapai Rp 131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun 2019 Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun.
Namun alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan, di mana pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp 55,92 miliar, dengan alokasi alutsista sebesar Rp 4,5 miliar. TNI AL punya bagian Rp 22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar. Sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp 15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.
“TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan porsi anggaran yang cukup, belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Artinya Menhan tidak mampu menerjemahkan visi-misi Presiden di bidang pertahanan. Dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran," bebernya.
Selain itu, Arjuna juga menekankan seringkali serapan anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini dinilai kerap jauh di bawah target. Masalahnya kementerian pertahanan adalah penerima anggaran terbesar dalam APBN.
Artinya, dibawah Prabowo Subianto performa penyerapan anggaran Kemenhan jauh dibawah standar ideal. Diketahui berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2019, masih ada Rp19 triliun tidak terserap (unspent). Artinya, masih ada gap antara perencanaan dan eksekusi deliverynya.
“Di tahun 2019, ada Rp19 triliun anggaran Kemenhan tidak terserap. Artinya, ada gap antara perencanaan dan eksekusinya. Sangat disayangkan, punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar," katanya.
Lebih jauh Arjuna juga menyoroti adanya pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 sebesar Rp 1,28 triliun kepada PT PAL, yang merupakan perusahaan plat merah galangan kapal terbesar di Indonesia yang telah disetujui oleh Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. PMN tersebut guna mendukung pembangunan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam.
Menurut Arjuna, optimalisasi PMN harus menjadi perhatian pemerintah sehingga benar-benar digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kapal selam.
“PT PAL mendapat PMN sebesar Rp 1,28 triliun di tahun ini. Seharusnya kinerja pemeliharaan dan perawatan kapal selam bisa meningkat. Bukan malah terjadi tragedi. Kami kira ini perlu di evaluasi secara menyeluruh oleh Presiden. Untuk kebaikan bersama, terutama untuk performa pertahanan kita dan itu kaitannya dengan wibawa bangsa Indonesia di mata dunia," pungkasnya. (Fhr)
