KPK Siap Usut Dugaan Kasus Korupsi Bansos DKI Tahun 2020 - Telusur

KPK Siap Usut Dugaan Kasus Korupsi Bansos DKI Tahun 2020

Juru bicara KPK, Ali Fikri. (Ist).

telusur.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mengusut dugaan kasus korupsi Bantuan Sosial (bansos) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tahun 2020.

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu dugaan kasus tersebut.

"Terkait dengan itu, nanti kami akan cek ya mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak," kata Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (13/1/23).

Ali mengimbau kepada masyarakat jika ada yang mengetahui adanya dugaan korupsi bisa segera melaporkan dan menyerahkan bukti kepada KPK.

“Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk dilaporkan," kata Ali.

Ali menambahkan, setiap informasi dari warga akan disaring terlebih dahulu untuk  memastikan kebenaran perihal dugaan korupsi bansos Covid-19 di DKI Jakarta.

"Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi. Misalnya kami tindaklanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut," ungkapnya.

Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan kabar kasus dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Covid-19 Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun. 

Kabar dugaan penimbunan bansos tersebut disampaikan oleh pegiat media sosial, Rudi Valinka melalui akun twitternya @kurawa. Rudi menyebut beras itu tersimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulogadung.

"Temuan Dugaan Korupsi Program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp2,85 Triliun. Hasil audit forensik Ernst & Young yang belum dibuka ke publik neh," ujar Rudi dalam akun twitternya @kurawa seperti dilihat pada jumat (13/1/23).

"Semua berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di Gudang sewaan di Pulogadung," sambungnya.

Ia menyebut pada 2020 silam, Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk tiga perusahaan untuk penyaluran paket sembako yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Adapun, nilai kontrak Perumda Pasar Jaya untuk penyaluran 11 tahap sebesar Rp2,85 triliun.

Dalam cuitan itu, @kurawa juga menyertakan kondisi beras yang ada di gudang penyimpanan bansos di Pulogadung. 

Yang di mana kondisi beras bansos yang menumpuk di gudang tampak menguning dan rusak.

"Setelah mendapatkan informasi lokasi gudang penyimpanan beras bansos milik perumda pasar jaya maka gue pun meluncur ke TKP lokasinya di kawasan Industri Pulogadung Jaktim, gudang ini konon disewa oleh Pasar Jaya sangat sunyi dan dijaga oleh security," cuit @kurawa.

"Dipastikan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak," sambungnya. [Fhr]


Tinggalkan Komentar