telusur.co.id - Sejumlah orang yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terhadap impor pengadaan 105.000 mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. 

Hal itu disampaikan massq KAPAK dalam unjuk rasa depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2026). Dalam demo tersebut, massa juga membakar spanduk, serta melemparkan botol berisi cat merah ke depan gedung Merah Putih.

"Aksi ini merupakan langkah simbolis kita agar KPK berani segera mengambil tindakan untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam impor pengadaan 105.000 mobil pikap dari India," ujar Koordinator Aksi yang merupakan Humas KAPAK, Adib Alwi di lokasi.

Adib Alwi mengatakan, publik memiliki banyak pertanyaan dibandingkan jawaban atas rencana impor ratusan ribu mobil pikap tersebut. Impor tersebut diduga minim transparansi, dan potensi kerugian negara menganga lebar.

"Mengapa impor, bukan produksi dalam negeri? Mengapa jumlahnya begitu masif? Siapa yang diuntungkan?" tanya dia.

Adib Alwi membeberkan indikasi masalah dalam pengadaan impor ini. Atara lain tidak adanya kajian publik yang transparan, tidak jelasnya mekanisme distribusi mobil pikap ke koperasi, seperti siapa penerima, bagaimana seleksinya, dan apa indikator keberhasilannya.

"Minimnya keterlibatan industri otomotif nasional yang justru bisa diperkuat melalui program ini. Jika semua ini dibiarkan, maka kita sedang menyaksikan potensi pengulangan pola lama, proyek besar, narasi kesejahteraan, tetapi berujung pada kerugian negara," tegas Adib Alwi.

Kondisi inilah yang membuat KAPAK mendesak KPK segera memeriksa dan memanggil pimpinan PT Agrinas Pangan Nusantara serta pihak-pihak terkait lainnya. KAPAK juga meminta DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Tanpa Pansus, DPR berisiko dianggap abai. 

Selain DPR, lembaga negaranya lainnya, juga harus bertindak, sebelum potensi kerugian benar-benar terjadi. 

"Kasus mobil Agrinas adalah ujian. Bagi pemerintah apakah berani transparan; bagi DPR, apakah masih berpihak pada rakyat; dan bagi penegak hukum, apakah siap bertindak sebelum semuanya terlambat. Jika lembaga-lembaga ini memilih diam, maka publik tidak punya pilihan selain bersuara lebih keras. Karena dalam negara demokrasi, diamnya kekuasaan adalah awal dari skandal yang lebih besar," pungkasnya.[Nug]