telusur.co.id - Anggota Komisi IV DPR, Teti Rohatiningsih, mendorong pemerintah segera melakukan langkah-langkah strategis untuk menstabilkan harga beras. Salah satu upaya tersebut yakni dengan cara mengintervensi pasar.
"Intervensi pasar," kata Teti melalui sambungan telephone, Senin (4/3/24).
Selain itu, lanjut Teti, pemerintah juga harus lebih berpihak kepada para petani. Mulai dari masa awal produksi hingga masa panen dan usai panen. Seperti memberikan sarana dan prasarana pertanian seperti penyediaan pupuk, bibit yang berkualitas dan irigasi yang baik serta memberikan perlindungan harga dan menyerap dengan maksimal gabah para petani.
Hal tersebut penting dilakukan agar produksi pertanian bisa lebih maksimal, pasokan bisa terkendali dengan aman dan petani sejahtera.
"Subsidi pupuk dan lain-lain di tambah," ujar wakil rakyat asal Dapil Jawa Tengah VIII DPR RI ini.
Sinkronisasi Data
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan menyoroti persoalan perbedaan data stok beras nasional di Kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog dan Badan Pangan Nasional (BAPANAS).
Nasim berpandangan, adanya perbedaan data ini menjadi sumber masalah yang berimbas pada kesalahan pengambilan kebijakan. Tak terkecuali menjadi penyebab harga beras mengalami kenaikan.
Karena itu, wakil rakyat terpilih dari Dapil Jatim III (Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi) di Pileg 2024 ini berharap agar kebijakan satu data tersebut bisa lebih akurat, sehingga tata kelola beras nasional akan menjadi lebih baik lagi.
Dengan data yang akurat, lanjut Nasim, pemerintah bisa menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan bisa mensejahterakan petani, stok pangan aman dan harga akan stabil.
"Semua sistem langkah data kemendag, badan pangan, BUMN, kementan dan lain-lain sudah ada (dan) jelas. Juga cita-cita kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat oleh pemerintah, tinggal dijalankan dengan benar," ujar dia.[Fhr]
