Komisi IX DPR Ingatkan Pemerintah Kartu Prakerja Harus Menyasar Korban PHK  - Telusur

Komisi IX DPR Ingatkan Pemerintah Kartu Prakerja Harus Menyasar Korban PHK 


telusur.co.id - Anggota Komisi IX DPR Putih Sari mengapresiasi program Kartu Prakerja yang diluncurkan oleh pemerintah, yang saat ini telah berjalan dan mulai dirasakan oleh sejumlah masyarakat di berbagai daerah. Ia mendukung kebijakan program menjadi salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu.
 
Menurut dia, kebijakan Kartu Prakerja dengan target 5,6 juta peserta ini dinilainya cukup baik dan bisa diterima masyarakat. Terutama dalam meningkatkan kompetensi bagi yang sudah mengikuti program tersebut, supaya mereka ke depan lebih mudah mendapatkan pekerjaan.
 
“Hanya di tengah kondisi pandemi Covid-19 hari ini, harus ada yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Selain itu harus ada percepatan mekanisme pendaftaran dan penyaluran bantuannya kepada penerima manfaat Kartu Prakerja ini,” kata Putih dalam keterangannya, Rabu (6/5/20).
 
Politikus Partai Gerindra ini mengingatkan, pandemi Covid-19 ini sudah berdampak cukup parah pada dunia usaha di Tanah Air. 

"Situasi ini jelas telah membuat dunia usaha terganggu. Akibatnya bisa dilihat, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) jauh meningkat. Ini harus segera diatasi," tutur Putih.

Ia berharap, para pekerja yang terkena PHK bisa segera mendapatkan bantuan dari Pemerintah.
 
“Saya di Komisi IX DPR berharap agar mereka yang terkena PHK itu bisa didaftarkan dan mendapatkan bantuan. Karena bantuan sekecil apa pun saat ini sangat berguna bagi para korban PHK,” imbuhnya.

Sementara untuk teknis pelaksanaan Kartu Prakerja, Putih berharap terus diperbaiki, agar menyentuh langsung masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
 
“Kalau memang harus ada penyesuaian, Pak Jokowi serahkan saja ke pembantu Presiden," ungkap Putih. 

Ia melihat cara pendaftaran dan penyaluran bantuan serta program pelatihan secara online, sebenarnya hanyalah masalah teknis saja. “Saya kira itu teknis pelaksanaan yang bisa segera diperbaiki,” imbuh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.[Fhr]
 


Tinggalkan Komentar