telusur.co.id - Keppres mengenai penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan telah diterbitkan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui, saat ini Ahok juga masih tercatat sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Tri Sasono mengatakan, keputusan Presiden menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan sudah tepat, dibanding di Pertamina. Pasalnya, hubungan Ahok dengan jajaran direksi Pertamina juga kurang harmonis.

"Keberadaan Ahok banyak ditolak oleh FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu), serta tidak harmonis dengan jajaran Direksi Pertamina. Kadang Ahok terlalu override, dengan mengurusi tugas yang bukan tugasnya sebagai Komut Pertamina," ujar Tri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/12/21).

Menurut Tri, selama Ahok menjabat Komut Pertamina justru banyak membuat gaduh. Kisruh hingga ancaman mogok kerja karyawan juga dianggapnya merupakan ketidakmampuan Ahok menjabat Komut Pertamina.

"Kisruh yang terjadi hingga ancaman mogok selama ini akibat ketidakmampuan dari kerja Komisaris Utama Pertamina, yang lebih banyak gaduh tapi tidak punya prestasi sama sekali dalam membangun Pertamina," katanya.

"Kemarin bikin gaduh terkait kontrak di Pertamina yang banyak merugikan Pertamina, dan melebar juga ke kontrak di BUMN yang bukan tugas Komut Pertamina mengomentari BUMN di luar Pertamina," sambungnya.

Tri menilai, rangkaian kegaduhan yang ditimbulkan Ahok selama menjabat Komut Pertamina tak dapat terus dibiarkan. Oleh karena itu, dia meminta Presiden Jokowi untuk segera mencopot Ahok sebagai Komut Pertamina.

"Karena itu FSP BUMN Bersatu meminta Presiden Jokowi menegur dan mengevaluasi Ahok, untuk meminta Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komut Pertamina. Sayang juga duit Pertamina keluar untuk gaji Ahok hanya untuk gaduh," tukasnya. (Ts)