telusur.co.id - Pemerintah terus memperkuat upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana melalui pengembangan sistem peringatan dini yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berpusat pada masyarakat (people-centered).
Hal tersebut ditegaskan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Lilik Kurniawan, saat membuka kegiatan Journal Club Kebencanaan bertema Early Warning for All Berbasis People-Centered untuk Sistem Peringatan Dini yang Inklusif, Terintegrasi, dan Berkeadilan Akses, yang diselenggarakan Kemenko PMK bersama Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Kamis (25/6/2026).
Menurut Lilik, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat.
"Meningkatnya frekuensi dan dampak bencana dalam beberapa tahun terakhir menuntut adanya penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang didukung oleh sistem peringatan dini yang mampu mendorong tindakan cepat sebelum bencana terjadi," ujar Lilik.
Ia menjelaskan, Kemenko PMK terus mendorong penguatan budaya tangguh bencana melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan tata kelola data kebencanaan melalui program unggulan Kita Tangguh.
Menurutnya, forum seperti Journal Club Kebencanaan memiliki peran penting sebagai sarana berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik-praktik baik dalam pengurangan risiko bencana kepada masyarakat secara lebih luas.
Lilik menegaskan bahwa sistem peringatan dini yang efektif tidak cukup hanya menghasilkan informasi atau prediksi ancaman bencana, tetapi juga harus mampu mendorong respons yang cepat dan tepat dari pemerintah daerah maupun masyarakat sehingga dampak bencana dapat ditekan semaksimal mungkin.
Forum tersebut menghadirkan Ketua Umum Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Prof. Harkunti P. Rahayu, sebagai narasumber utama dan diikuti oleh peserta dari berbagai kementerian dan lembaga, akademisi, praktisi kebencanaan, serta mitra pembangunan lainnya.
Dalam paparannya, Prof. Harkunti menjelaskan bahwa inisiatif global Early Warning for All menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh sistem peringatan dini yang inklusif dan berkeadilan.
Menurutnya, efektivitas sistem peringatan dini sangat ditentukan oleh keterhubungan empat pilar utama, yakni informasi risiko, pemantauan dan deteksi, diseminasi dan komunikasi, serta kesiapsiagaan masyarakat.
"Akses yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila seluruh pilar tersebut berjalan secara terpadu dan berkelanjutan," jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan sistem peringatan dini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
Penguatan teknologi komunikasi, penyusunan prosedur operasional yang inklusif, serta pelaksanaan latihan kesiapsiagaan secara berkala dinilai menjadi langkah penting agar tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh perlindungan dari ancaman bencana.
Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya meningkatkan literasi kebencanaan, tidak hanya di tingkat masyarakat, tetapi juga di kalangan para pemimpin dan pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.
Literasi kebencanaan dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kepemimpinan yang responsif terhadap peringatan dini serta mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat ketika ancaman bencana muncul.
Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana, yang bertindak sebagai moderator menambahkan bahwa forum ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan kearifan lokal dalam membangun sistem peringatan dini yang efektif dan inklusif.
Melalui penyelenggaraan Journal Club Kebencanaan, Kemenko PMK bersama IABI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi multipihak dan literasi kebencanaan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin tangguh, adaptif, dan siap merespons ancaman bencana secara cepat, tepat, dan berkelanjutan
