telusur.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji perihal penerapan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan roda dua.

Merespons hal tersebut, Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI, William A. Sarana menilai kebijakan itu tidak efektif dan merupakan kebijakan yang tidak tepat.

"Saya rasa belum saatnya, karena mestinya pemerintah sebaiknya fokus terlebih dahulu untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan di transportasi umum," kata William di Jakarta, Senin (9/10/23).

Selanjutnya, William mengatakan bahwa masih banyak daerah penyangga ibu kota maupun sekitar wilayah Jakarta yang belum  terjangkau transportasi umum.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah harusnya melihat hal ini sebagai PR agar transportasi umum di DKI Jakarta dan sekitarnya semakin lebih baik.

"Pada hari ini masih banyak wilayah di Jakarta yang belum terjangkau transportasi umum khususnya pinggiran Jakarta. Pemprov mestinya fokus ke sini agar transportasi bisa menyasar pelosok dan untuk meningkatkan keinginan masyarakat beralih ke trasportasi umum," ujar dia.

"Disinsentif untuk transportasi pribadi khususnya motor sebaiknya dilakukan terakhir ketika transportasi umum sudah terintegrasi dan hadir di pelosok-pelosok daerah," lanjutnya.

Sebelumnya,  Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji lebih dalam terkait penerapan ganjil-genap bagi kendaraan roda dua atau sepeda motor mengacu pada usulan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Itu kami akan kaji lebih lanjut secara komprehensif," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, di Jakarta, Senin (9/10/23).

Lebih lanjut, Syafrin mengatakan sampai saat ini belum ada arahan tindak lanjut dari Kapolri perihal penerapan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan roda dua.

"Belum, karena kita harus melakukan kajian secara komperhensif, tidak hanya dilihat dari sisi trafficnya, tetapi bagaimana ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya terhadap penerapan itu," kata dia. [Fhr]