telusur.co.id - Wacana penundaan Pemilu 2024 yang didengungkan oleh segelintir ketua umum partai koalisi dan para menteri, kini turut disuarakan sejumlah perangkat desa yang masuk dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). 

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, seharusnya isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, buru-buru diredam. Karena, sudah banyak yang menyebut wacana seperti ini bertentangan dengan konstitusi.

"Mestinya isu tunda pemilu dan perpanjang masa jabatan segera diredam. Lebih tegas dilarang dan diomeli dengan mendidik," kata Jimly, lewat akun twitternya @JimlyAs, Rabu (30/3/22).

Anggota DPD RI ini menganggap, apa yang dilakukan Apdesi dengan menyuarakan dukungan pada Presiden Jokowi untuk menjabat 3 periode seperti terus memberi angin pada wacana tersebut.

"Jangan malah terus diberi angin seperti ini,” sesal Jimly.

Ketua Umum Apdesi Surtawijaya menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan 5 tuntutan ke Jokowi. Yakni, pencairan honor kades setiap bulan, penambahan dana operasional 3 persen dari dana desa, pengubahan stempel desa, penyederhanaan proses pencairan SPJ, dan pemberian diskresi untuk penggunaan BLT Desa.

Alasannya, Presiden Jokowi telah berjanji mengabulkan semua permintaan, maka kepala desa akan membayar utang dengan mendukung Jokowi 3 periode.

"Apa yang kita inginkan, Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, tiga periode, lanjutkan," kata Surtawijaya kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/22).[Fhr]