telusur.co.id - Dalam hitungan bulan, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan akan berakhir. Setelahnya posisi Anies bakal digantikan oleh Penjabat (Pj) Gubenur yang ditunjuk pemerintah pusat.

Pengamat kebijakan publik dari Indonesia Development Social Comunity (INDECS) Firman Firdhousi Soetanto menyarankan, sebaiknya Presiden Joko Widodo menunjuk birokrat dari Eselon I di lingkaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), supaya fokus dalam bertugas membangun daerah. 

Menurut Firman, selain terbukti netral, Eselon I dari Kemendagri juga dipastikan terhindari dari hingar bingar politik. Karena, karena tidak memiliki kepentingan apapun, selain hanya fokus bekerja.

"Pj Gubernur DKI harus yang netral dari segala kepentingan politik. Memiliki pengalaman dan pemahaman soal tata kelola pemerintahan. Untuk itu disarankan lebih baik lagi berasal dari insttusi  kementerian yang mengurusi soal pemerintahan dalam negeri, dalam hal ini kemendagri," kata Firman, biasa disapa, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/6/22).

Firman juga menilai, sosok yang ditunjuk menjadi Pj Gubernur DKI ini harus mempunyai komunikasi yang baik antar lembaga, serta dengan masyarakat.

"Sebaiknya diisi oleh orang yang memiliki komunikasi yang baik pada semua pihak terutama dengan DPRD," tuturnya.

Di lingkungan Kemendagri sendiri, lanjut Firman, banyak stok yang memenuhi syarat menjadi Pj Gubernur. Misalnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan, Bahtiar,  Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi, Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo, dan sebagainya.

Disisi lain, Firman mengingatkan agar Presiden Joko Widodo tidak salah memilih Pj Gubernur, khususnya DKI Jakarta. Jika keliru, justru akan menjadi beban bagi pemerintah pusat.

"Makanya, sudah sangat tepat jika yang ditunjuk menjadi Pj itu dari lingkaran Eselon I Kemendari," tutup Firman.[Fhr]