telusur.co.id - Belakangan ini ada sejumlah lembaga yang merilis hasil survei bahwa partai penguasa yang korupsinya dahsyat masih berada di papan atas bahkan nomor satu.
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menyatakan, ada empat alasan sejumlah lembaga survei menempatkan elektabilitas partai penguasa atau partai yang terjerat korupsi masih tinggi.
"Pertama, karena masyarakat umum yang terjaring sampel survei kemungkinan apolitik. Tidak memiliki cukup pengetahuan tentang politik saat ini, termasuk informasi tentang partai paling korup,” ujar Ubedilah dalam keterangannya, Selasa (24/8/21).
Alasan kedua, tutur Ubedilah, masyarakat secara umum belum mampu mencerna dan mengambil sikap untuk memberi hukuman bagi partai yang melakukan korupsi paling jahat sepanjang sejarah republik, yaitu korupsi uang bansos.
Secara moral dan dalam perspektif perilaku pemilih, semestinya masyarakat kecewa dengan partai yang korupsi uang untuk rakyat miskin dan memberi sanksi dengan tidak lagi memilih partai penguasa yang korup itu.
Alasan ketiga, tingginya elektabilitas tersebut menggambarkan bahwa antara rakyat dan partai tersebut sama-sama berwatak koruptif.
“Partainya korup rakyatnya juga senang dengan korupsi. Ini perilaku yang sangat menjijikan sekaligus mengerikan bagi masa depan negara,” ungkapnya.
Alasan keempat, Ubedilah menilai, apabila rakyat secara empirik masih rasional, bersikap kritis, dan antikorupsi, maka tingginya elektabilitas partai penguasa yang korup bukan lah realitas sebenarnya. Artinya, menurut dia, ada kemungkinan survei tersebut bayaran.
“SurveiRp yang menggadaikan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah. Ini tentu lebih miris karena dilakukan kelompok yang mengaku lembaga penelitian,” tandas Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies ini.
Sebelumnya, sejumlah survei menempatkan PDIP sebagai partai politik yang memiliki elektabilitas tertinggi. Salah satunya ialah Charta Politika. Survei yang dilakukan pada 12-20 Juli 2021 dengan 1.200 responden itu merilis bahwa elektabilitas PDIP sebesar 22,8 persen.
Selain Charta Politika, hasil survei Spektrum Politika Institut juga menempatkan elektabilitas PDI di urutan teratas dengan 18,9 persen. Survei New Indonesia Research & Consulting juga menyatakan PDIP berada di posisi pertama elektabilitas.[Fhr]
