telusur.co.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak memungkiri bahwa kualitas udara di Ibu Kota sangatlah buruk. Menurutnya, walaupun kegiatan perindustrian sudah bergeser ke luar kota, namun masih ada yang menjadi penyebab pencemaran udara lainnya.

"Sebenarnya Jakarta itu kan terkait industri sudah bergeser ke luar kota Jakarta. Tapi masih ada yang menyebabkan pencemaran udara dari kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat," kata Heru di Jakarta, Rabu (9/8/23).

Heru mengungkapkan, saat ini di Jakarta terjadi peningkatan jumlah kendaraan motor maupun mobil dalam kurun waktu satu setengah tahun. Ia menilai, hal itu merupakan beban utama yang menyumbang pencemaran udara di Jakarta.

"Kalau data saya terima, 1,5 tahun terakhir kendaraan roda empat itu dari 4 juta jadi 6 juta loh sekarang," ujar Heru.

"Begitu juga kendaraan roda dua, 14 juta jadi 16 juta. Yang berplat B, itu kan Jabodetabek. Dan Hampir semua masuk Jakarta. Jadi memang beban Jakarta berat," lanjutnya.

Walaupun begitu, Heru mengaku pihaknya bakal bertanggung jawab dalam mengatasi buruknya kualitas udara di Jakarta saat ini.

Lebih lanjut Heru menyebut, salah satu upaya yang saat ini tengah dilakukan Pemprov DKI adalah dengan menambah kendaraan listrik moda transportasi maupun kendaraan dinas.

"Begitu juga Dishub menggunakan roda duanya listrik. Begitu juga kendaran dinasnya secara bertahap walau anggaran terbatas," kata Heru.

Upaya selanjutnya, kata Heru, adalah dengan gencar melakukan kegiatan penanaman pohon di sejumlah wilayah Jakarta.

Selama dirinya menjabat sebagai Pj Gubernur, total lebih kurang dia telah menanam 15 ribu pohon di wilayah Ibu Kota.

"Pemda DKI memberikan maksimal setiap Jumat para wali kota Jumat menanam pohon. Begitu juga saya kalau luang tiap Selasa Jumat tanam pohon. Selama saya kurang lebih setahun lebih dari 15 ribu pohon kami tanam," ungkap dia.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu pun menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak mampu bekerja sendiri dalam mengatasi pencemaran udara di Jakarta.

Ia pun mengajak, Pemerintah Daerah penyangga seperti Bekasi, Depok dan Bogor untuk turut berpartisipasi melakukan upaya serupa dengan Pemprov DKI Jakarta. [Fhr]