telusur.co.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut, dalam waktu dekat ia akan memanggil Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, untuk membahas mengenai pembebasan lahan di Rawajati terkait normalisasi Kali Ciliwung.

"Nanti saya panggil Wali Kota Selatan ada beberapa hal yang harus dipercepat administrasi," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/5/23).

Selain itu, mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut juga meminta lurah Rawajati untuk membantu warga mengurus surat kepemilikan tanahnya yang hilang.

"Saya minta lurah-lurah percepat, mem-back up kalau warga ingin meminta surat keterangan hilang, yang penting mempercepat untuk masyarakat dibantu supaya administrasi itu sudah berada di BPN, kan semuanya punya hak," ujar Heru.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, pihaknya menemukan kendala selama pembebasan lahan kali Ciliwung. Salah satunya ialah persoalan sertifikat rumah warga yang hilang.

"Memang ada beberapa poin-poin dan beberapa hal yang masih ada kendala. Yang pertama, warga suratnya hilang. Nah ini sedang diproses dari pak Kepala Kantor Pertanahan, asal ada surat keterangan dari kepolisian semoga bisa segera diproses," kata Heru di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/23).

Lebih lanjut Heru menyebut, terdapat 12 surat pengakuan hak (SPH) tanah milik warga setempat untuk lahan belum bersertifikat yang hilang. 

Seperti diketahui, dalam meningkatkan kualitas hak milik tanah bagi seseorang, SPH tanah diperlukan sebelum disahkan menjadi sertifikat tanah yang resmi.

"Selain itu, ada lagi permasalahan yang ditemukan, yaitu luas lahan yang tercantum di surat keterangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak sama dengan kenyataan di lapangan, di mana luas yang ada di lapangan lebih besar," ucap Heru.

"Mudah-mudahan semua permasalahan yang ditemukan ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat," sambungnya. [Fhr]