telusur.co.id - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendorong upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang terlibat tawuran dan tindak kriminal lainnya.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, William A. Sarana mengatakan, pencabutan beasiswa tersebut bukan hanya untuk pelajar terlibat tawuran, melainkan juga yang kedapatan membawa senjata tajam.

"Kita tidak bisa membiarkan perilaku tercela dari pelajar-pelajar ini, mereka bukan saja membahayakan diri dan sesama siswa di sekolah, tindakannya juga sudah meresahkan masyarakat," kata William di Jakarta, Kamis (16/11/23).

Lebih lanjut William mengungkapkan, para pelajar yang terlibat tawuran itu perlu dilakukan tindakan seperti pencabutan beasiswa. Hal itu agar ada efek jera bagi mereka.

"Kami mendorong upaya tegas Pj Gubernur Heru Budi yang akan mencabut KJP bagi siswa yang terlibat tawuran tersebut, bahkan mereka tidak bisa mengajukan KJP lagi di kemudian hari atau blacklist dari daftar KJP," ungkapnya.

Selanjutnya, Anggota Komisi A DPRD DKI itu juga menilai, tawuran yang dilakukan para siswa adalah masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan dan meminta agar permasalahan tersebut segera diatasi. Salah satu caranya yaitu edukasi masif kepada seluruh pihak, sehingga potensi tawuran antar siswa bisa diminimalisasi.

"Saya menekankan pentingnya edukasi tidak hanya pada anak-anak, tapi juga guru dan orang tua," pungkasnya. [Fhr]