telusur.co.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-Perjuangan Gilbert Simanjuntak mewanti-wanti Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk bersikap netral jelang pemilu 2024. Sebab, kata dia, Heru yang saat ini masih menjabat  sebagai Kepala Sekretariat Presiden pasti mempunyai kedekatan dengan Presiden Joko Widodo.

"Para Pj Kepala Daerah, terutama Pj Gubernur DKI karena lebih dekat ke Presiden, lebih baik diwaspadai hingga nanti terbukti tidak," kata Gilbert di Jakarta, Jumat  (3/11/23).

Lebih lanjut, Gilbert meminta masyarakat untuk turut mengawasi para Pj Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan para Pj Kepala Daerah diangkat langsung oleh Presiden Jokowi, dan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju, mendampingi Prabowo Subianto.

"Rakyat sepatutnya betul-betul jadi penentu kemenangan dan berdaulat penuh. Ini akan terwujud bilamana rakyat itu aktif mengawasi para Pj Kepala Daerah yang diangkat oleh presiden, yang anaknya ikut kontestasi dalam pasangan capres-cawapres," ujar dia.

Sebab, ada 173 Pj Kepala Daerah yang diangkat tidak jaminan bagi mereka untuk bersikap netral di pemilu nanti.

"Tidak ada jaminan sejumlah 173 kepala daerah yang diangkat akan bersikap netral atau adil dalam Pemilu 2024, baik Pileg, dan Pilpres, maupun Pilkada di bulan November 2024," kata dia.

"Adil itu harus dimulai dari pikiran, dari diri sendiri. Lebih terhormat jadi abdi rakyat daripada jadi sekadar penjaga keluarga tertentu," lanjutnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI untuk bijak dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media.

Selain itu, Heru juga meminta kepada ASN untuk bersikap netral dan tak mendukung salah satu pihak yang berkontestasi pada pemilu 2024 mendatang.

"Menjelang Pemilu 2024, para ASN DKI Jakarta kita semua diberikan barrier aturan ASN. Maka hati-hatilah menggunakan media sosial," kata Heru 

"Karena BAIS, BIN, BSSN, Mabes Polri memiliki patroli cyber, misalkan ada ASN tidak suka dengan ASN lainnya bicara tidak-tidak di medsos, kemudian mendukung pihak-pihak lain. Kita ASN harus netral, itu bisa kena patroli cyber. Tolong menggunakan media sosial secara bijak," lanjutnya.

Selanjutnya, Heru juga mengingatkan kepada ASN untuk tak men-share dukungan terhadap Bacapres. Sebab, dimungkinkan akan terpantau lewat sosial media.

Ia pun meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta untuk memantau serta mengingatkan para ASN tersebut.

"Dengan operasi cyber pasti ketahuan. Men-share meminta mendukung itu hati-hati. BKD tolong jelaskan ini ke ASN agar mereka paham dan tidak lupa," kata Heru.

"Hati-hati kalau ASN diundang, tapi di sana dalam situasi kampanye, dalam undangan tidak disebutkan memang itu kampanye. Ini hati-hati kejebak, bisa kena UU ASN, nanti bisa dipanggil Bawaslu dan lainnya. Saya minta teman-teman semua berhati-hati dan terkontrol," imbuhnya. [Fhr]