telusur.co.id - Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fahri Hamzah menyayangkan cara Pemerintah yang membubarkan Ormas Front Pembela Islam (FPI) tanpa melalui proses diskusi.
Padahal, menurut Fahri yang mengumumkan pembubaran FPI itu adalah pejabat tinggi negara yang bergelar Doktor hingga Professor, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD. Hal ini menunjukan bahwa pembubaran FPI adalah hasil karya orang-orang pintar di bangsa ini.
“Pak Prof @mohmahfudmd yth, seperti bapak, Hampir semua yang berdiri di samping dan belakang bapak saat mengumumkan Sebuah organisasi massa sebagai organisasi terlarang adalah para doktor dan guru besar. Sebuah pertanda bahwa keputusan ini adalah karya orang-orang pintar. Tapi..,” demikian kata Fahri Hamzah melalui akun twitternya, Rabu (30/12/2020).
Fahri juga menyesalkan tidak adanya tanya jawab dan rdialog antara pemerintah dan jurnalis saat pengumuman pembubaran FPI itu.
“Sayang sekali, kalimat bapak di depan para jurnalis adalah “demikianlah keputusan pemerintah, silahkan disiarkan, dan tidak ada tanya jawab”. Sayang sekali, orang-orang pintar itu tidak membuka ruang diskusi. Seolah kami semua sebagai rakyat pasti mengerti,” sambung Fahri.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan lebih penting daripada kekuasaan. Menurutnya, ilmu pengetahuan memiliki masa depan sedangkan kekuasaan tidak akan bertahan lama.
“Sayang sekali, gesture orang-orang pintar tidak gemar membuka dialog. Sayang sekali karena kekuasaan dianggap lebih penting dari ilmu pengetahuan. Percayalah pak prof, ilmulah yang punya masa depan, kekuasaan tidak pernah bisa bertahan. Seharusnya dialog adalah jalan kita,” ujarnya.
“Prof @mohmahfudmd lupa bahwa salah satu sebab kita mengambil dialog keterbukaan dan demokrasi sebagai jalan adalah karena kita sering melihat keluasaan selalu menyimpang. Ini pengalaman bangsa kita, pengalaman agama dan juga pengalaman ummat manusia. Apakah bapak belum paham?”
Fahri meminta kepada Mahfud MD untuk memberikan pelajaran yang baik untuk bangsa ini bahwa ilmu pengetahuan lebih penting dibandingkan dengan kekuasaan.
“Ajarlah bangsa ini prof @mohmahfudmd agar kami mengerti bahwa ilmu lebih penting dari kekuasaan dan agar kerukunan itu hadir pertama-tama dari ketenangan jiwa para pemimpin yang arif bijaksana. Jangan biarkan suasana jiwa yang gusar penuh dendam menyebar. Jangan!,” tandasnya.
Diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Mahfud MD secara resmi melarang segala aktivitas serta penggunaan simbol dan atribut FPI. Pelarangan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNPT Nomor 220-4780 Tahun 2020 Nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.
Surat Keputusan Bersama ini disampaikan selepas rapat yang digelar Mahfud MD bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di kantornya, Rabu (30/12/2020).
Dalam rapat itu, hadir pula Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menkominfo Jhonny G. Plate, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Adapun SKB itu dibacakan oleh Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej.[Tp]
