telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, meminta Pertamina menghentikan wacana penghapusan Pertalite di tahun 2024. Karena, hal itu bukan domain Pertamina sebagai operator produksi dan distribusi BBM, melainkan wilayah kerja pembentuk kebijakan.
"Pemerintah, sebagai regulator, saja tidak mengangkat masalah ini, masak Pertamina bikin heboh masyarakat dengan isu seperti itu," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (4/9/23).
Mulyanto mengingatkan bahwa wacana penghapusan Pertalite adalah isu yang sensitif bagi masyarakat. Karena, daya beli masyarakat masih lemah pasca pandemi Covid-19, apalagi menjelang tahun politik.
Terlebih, yang diusulkan sebagai pengganti Pertalite adalah Pertamax 92 green, yang diperkirakan harganya lebih mahal dari harga Pertalite eksisting, bahkan dari Pertamax 92. Juga diketahui, bioethanol produksinya terbatas di dalam negeri, jadi harus impor.
"Ini kan sama artinya dengan memaksa rakyat untuk membeli BBM yang lebih mahal, karena BBM yang murah, yakni Pertalite, dihapus. Juga memaksa negara untuk mengimpor bioethanol, karena produksi dalam negeri minim. Kalau itu dilakukan, beban negara akan semakin berat. Negara rugi, karena defisit transaksi migas semakin membengkak," terang Mulyanto.
Mulyanto melihat Pertamina off side, . karena itu sebaiknya jangan lagi membahas wacana tersebut.
"Siapa yang untung bila rencana ini benar-benar dilaksanakan? Yang untung adalah para importir dan mafia migas. Sementara masyarakat akan semakin berat. Sudah jatuh tertimpa tangga pula," sindir Mulyanto.
Ia sendiri menolak wacana penggantian BBM jenis Pertalite dengan Pertamax Green 92 awal tahun 2024. Menurutnya, rencana itu masih perlu dikaji lebih dalam karena menyangkut aspek teknis, keekonomian dan besaran subsidi untuk produksi serta distribusi.
Lagi pula hingga kini, DPR dan Pemerintah, sebagai lembaga pembentuk kebijakan, belum pernah membicarakan rencana tersebut. Sehingga sangat aneh bila tiba-tiba beredar wacana penggantian BBM murah bagi masyarakat tersebut.
“Setahu saya hingga kini belum ada pembahasan terkait rencana Pemerintah menghapus Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024, termasuk dalam Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM yang membahas asumsi makro dan subsidi migas untuk tahun anggaran 2024," ucapnya.
Dari sisi kebijakan subsidi BBM sendiri, sebagaimana tercermin dalam Asumsi Makro APBN 2024, yang baru saja ditetapkan Komisi VII DPR bersama Pemerintah pada Kamis 31 Agustus 2023, tidak ada pembicaraan terkait penghapusan Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024.[Fhr]
