telusur.co.id - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/25).
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, mengingatkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk tidak mudah mempercayai jajaran di bawahnya lantaran banyaknya kasus-kasus konflik tanah yang melibatkan oknum pegawai BPN seperti yang dipaparkan oleh Anggota Komisi II Deddy Yevri Sitorus dalam rapat tersebut.
"Dengan adanya kacau balau begini Pak, jangan-jangan jajaran staf bapak yang minum, bapak yang mabuk. Jadi kita terbuka aja, bahaya loh pak seperti yang disampaikan Pak Deddy Sitorus, tuntaskan sampai ke akar-akarnya," kata Taufan di ruang rapat Komisi II DPR RI.
Menurutnya, kementerian yang dimpimpin oleh mantan Anggota DPR RI periode 2019-2024 itu tengah dihadapkan dengan banyaknya persoalan kasus-kasus tanah yang melibatkan lembaganya.
"Ya jangan juga terlalu percaya kepada jajarannya bapak, karena bapak menghadapi piring yang sudah kotor," ujarnya.
"Pak Menteri, kita tidak boleh tinggal diam, bukan jajarannya bapak terlibat tetapi jajaran desa, kelurahan, kecamatan semuanya terlibat," lanjutnya.
Kendati begitu, Taufan optimis Menteri ATR/BPN dapat menuntaskan masalah-masalah tersebut dan akan mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.
"Mungkin ini hal kecil dari begitu banyak rangkaian masalah, bukan hanya masalah pertanahan tetapi bapak bisa menjadi Pahlawan untuk menuntaskan masalah ini," harapnya.
Untuk itu, ia pun menyarankan agar jajaran anggota Komisi II dapat turun tangan membantu menyelesaikan masalah pertanahan yang disebut-sebut seperti bom waktu bagi Indonesia.
"Karena kompleksitas permasalahan di ATR/BPN cukup rumit, bagaimana agar supaya kemitraan kita bisa dioptimalisasikan dari semua anggota komisi yang ada turun ke bawah," pungkasnya.
Sedangkan pada pemaparan sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Deddy Yevri Sitorus menyebut kasus-kasus pertanahan ibarat bom waktu yang bisa meledak kapan saja dan membuat Indonesia.
"Karena saya kira semua tentu paham bahwa persoalan konflik tanah agraria seperti bom waktu bagi negara ini," kata Deddy.
Sebab itu, ia meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk dapat menegakkan keadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa tanah tanpa tebang pilih.
"Jadi ini adalah sumbu ledak yang kita enggak tahu kapan akan meledak di negara ini sehingga perlu hati-hati dalam soal keadilan agararia," tuturnya.[Fhr]
Laporan: Dhanis Iswara
