telusur.co.id - Sejumlah aset hak tagih bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diduga telah berpindah tangan ke pihak ketiga. Bahkan ada dugaan jika ada campur tangan oknum Kementerian Keuangan dalam pemindahtangan aset tersebut.

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengakui, keberadaan aset BLBI rawan disusupi mafia. Pasalnya soal pendataan dokumen ini masih sulit untuk dirapikan, sementara ada mafia yang mencari celah dari kelemahan koordinasi antar lembaga.

"Kita hadapi bandit yang kepintarannya melewati sekat kementerian. Mafia yang koordinasinya lebih pintar dari kita. Bandit dan mafia yang mencari kelemahan koordinasi kita," ujar Hendrawan diskusi bertema 'Menyoalkan Pindah Tangan Aset BLBI, Siapa Mafia Tanah?' yang digelar oleh Jakarta Journalist Center (JJC), Jumat (24/12/21).

Terkait informasi yang menyebut jika diduga ada oknum Kementerian Keuangan yang "bermain" dalam kasus pemindahtanganan aset BLBI, menurut Hendrawan, polisi lebih baik turun tangan.

"Jika Bareskrim menemukan sesuatu yang tidak sesuai, lebih baik ditindak saja. Jangan sampai ada oknum (yang bermain dengan aset BLBI), apalagi itu ada di Kemenkeu yang mitra kerja kita," katanya.

Sementara itu, diakui Hendrawan, soal Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana memang belum masuk Prolegnas DPR. Hal ini lantaran pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam Mahfud MD menarik draf RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

"Jadi pak Mahfud MD ingin memperbaiki Daftar Inventarisasi Masalah dalam RUU Perampasan Aset," jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Bila pemerintah menyerahkan kembali draf RUU itu ke DPR, kata Hendrawan, pihaknya akan kembali membahasnya. Namun hingga saat ini draf tersebut belum ada di tangan DPR.

"Tentu kalau (draf RUU Perampasan Aset Tindak Pidana) kembali ke DPR, pasti akan kami bahas," tukasnya. (Ts)