telusur.co.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, selama 3,5 tahun menjadi orang nomor satu di Ibu Kota, dirinya menutup wawancara dengan media internasional apabila menyangkut isu radikalisme, ekstremisme, dan konflik antar-agama.

Hal itu diceritakan Gubernur Anies saat menjadi pembicara di Workshop Nasional DPP PAN di Bali. Acara tersebut juga ditayangkan di kanal YouTube PAN TV, Senin (4/10/21).

"Saya tidak memberikan wawancara internasional, sampai 3,5 tahun tidak ada. Kenapa? karena media internasional tidak tahu isu detail, media internasional taunya isu global, dan isu global itu adanya ekstremisme, radikalisme, konflik antar-agama," kata Anies yang dikutip Rabu (6/10/21).

Anies mengungkapkan, media-media internasional juga kerap bertanya soal tudingan gubernur radikal dan gubernur ekstrem yang dialamatkan kepadanya.

Anies menjepaskan, dirinya memilih untuk tidak menjawab isu itu. Pasalnya, Anies meyakini isu diskriminasi, radikalisme, ekstremisme akan terjawab seiring berjalannya waktu.

"Lalu Jakarta kalau diomongin selalu konteksnya seperti itu, jadi saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrem, ndak perlu, kenapa? Karena cukup dijawabnya dengan perjalanan waktu," jelas Anies.

Saat ini, setelah memasuki 4 tahun masa jabatannya sebagai Gubernur DKI, Anies pun akhirnya menjawab soal tudingan gubernur radikal dan ekstrem.

Jawaban Anies adalah menantang pihak-pihak yang melontarkan tudingan tersebut untuk menunjukkan ada tidaknya kebijakan dia yang diskriminatif, radikal, atau tidak mengayomi semua warga DKI.

"Ini sekarang bulan ini (saya) sudah 4 tahun (menjabat), jawabannya begini, 'Tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari Gubernur DKI, tolong tunjukkan kebijakan mana yang diskriminatif dari Gubernur DKI, tolong tunjukkan kebijakan mana yang tidak mengayomi kepada semuanya," urai Anies.

Anies pun meminta semua tuduhan tersebut dihentikan jika memang tidak ada bukti soal kebijakannya yang diskriminatif dan radikal.

"Kalau tidak ada, batalkan semua tuduhan-tuduhan itu, sederhana," tegasnya.

Anies pun menerangkan bahwa tudingan radikalisme dan intoleran sudah terjawab melalui kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang memberikan bantuan operasional tempat ibadah tanpa memandang agama apa pun.

"Justru kami menjangkau kepada semua. Di Jakarta ini sekarang ada namanya BOTI, biaya operasional tempat ibadah, semua tempat ibadah mendapatkan Rp 1 juta biaya operasional per bulan di seluruh Jakarta, semuanya terima. Lalu pekerja agamanya, mereka semua terima Rp500 ribu per bulan," jelasnya.

"Ini membangun persatuan, membangun perasaan kebersamaan, membangun kesetaraan," tandas Anies. [Tp]