telusur.co.id - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo merespons desakan para pengunjuk rasa ojek online (ojol) yang meminta dirinya untuk turun dari jabatannya jika tidak membatalkan rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Syafrin mengatakan, dirinya menyerahkan secara penuh keputusan tersebut ke pimpinannya, yaitu Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Tentu kita serahkan kepada pimpinan, apapun itu tentu kita melakukan yang terbaik," kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/23).

Syafrin mengatakan, sampai saat ini kebijakan ERP tersebut masih dalam pembahasan di DPRD DKI Jakarta. Ia pun menangkis tuduhan dirinya yang menyebut bahwa aksi demonstrasi ojol tersebut tak mempengaruhi kebijakan ERP.

"Sekali lagi bahwa kalimat itu tidak keluar dari saya, mungkin bisa dibaca secara terang benderang beritanya terkait dengan bagaimana pembahasan regulasi di Dewan," ungkap Syafrin.

"Jadi tidak ada kalimat dari saya menyatakan bahwa demo ojol tidak berpengaruh. Itu satu hal yang tentu kontraproduktif dengan apa yang selama ini saya sampaikan," sambungnya.

Syafrin menyebut, sampai sejauh ini Pemprov DKI Jakarta masih mendengarkan masukan dari masyarakat. 

"Karena di dewan masih di tahap semacam rapat dengar pendapat, dan tentu dari dewan pun akan sangat objektif menerima masukan-masukan dari masyarakat, dari sisi kewenangan mereka selaku pembuat kebijakan," terangnya.

Sebelumnya, Sejumlah massa gabungan dari Pengemudi ojek online (ojol) se-Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta menolak kebijakan penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), Rabu (8/2/23).

Pantauantelusur.co.idratusan massa ojol itu datang ke depan Gedung Balai Kota DKI sekitar pukul 12.00 WIB dengan memakai atribut ojol masing-masing wilayahnya. MEreka membawa bendera, banner dan tampak pula satu mobil komando di tengah-tengah massa aksi.

Salah satu banner bertuliskan "Kadishub Jakarta wajib menunjukkan naskah akademis atau kajian ilmiah lintas sektoral ERP solusi atasi Kemacetan atau COPOT!!!" terpampang jelas di depan Balai Kota DKI.

Salah satu orator di atas mobil komando meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membatalkan rencana kebijakan ERP itu, karena hal tersebut dapat merugikan masyarakat Ibu Kota.

"Tolak ERP di jalanan Jakarta karena itu merugikan masyarakat. Pemerintah tahu betul bahwasanya ERP diterapkan di jalan provinsi. Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan," kata salah satu orator. [Fhr]