Telusur.co.id - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan maraknya korupsi yang terjadi di berbagai negara, telah menjadi ancaman serius, tak hanya bagi pembangunan namun juga bagi masa depan perdamaian dunia. Untuk mengatasinya dibutuhkan peran dan kerja sama dari semua elemen baik pemerintah, parlemen dan masyarakat madani.

“Saya menyoroti efek negatif dari korupsi dan mengapa kita harus bekerjasama mengatasinya. Korupsi tak hanya dilihat sebagai ancaman terhadap demokrasi, tetapi juga dapat merusak pembangunan ekonomi, melanggar keadilan sosial, dan merusak kepentingan publik. Itu bahkan dapat menghancurkan kepercayaan pada institusi negara,” ucap Fadli Zon di depan forum 18TH International Anti-Corruption Conference “Together for Development, Peace and Security: Now Is the Time to Act” di Bella Centre (24/10), Kopenhagen, Denmark.

Menurut sebuah penelitian University of Amsterdam pada tahun 2010, korupsi dapat  mempengaruhi kepercayaan publik terhadap parlemen. Pada 2012, laporan yang dirilis Transparency International (TI) menempatkan Parlemen sebagai peringkat ke-3 dalam daftar lembaga publik yang dianggap korup oleh masyarakat sipil.

Karena itu, sebagai kejahatan transnasional, penanganan korupsi harus didukung semua elemen. Kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan di antara para stakeholders sangat diperlukan untuk memberantas korupsi secara efektif. Melalui aliansi aktor-aktor penting semacam itu, masalah dapat diatasi.

“Parlemen adalah pilar penting dari sistem demokrasi suatu negara. Parlemen memiliki peran kunci kontrol mengawasi pemerintah. Dalam hal membina kemitraan yang kuat, penting untuk membangun dan mendukung jaringan parlementer, dan bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Di sinilah GOPAC mengambil perannya.”

Karena jaringan internasional anggota Parlemen fokus hanya pada pemberantasan korupsi, GOPAC bertujuan untuk melawan dan mencegah korupsi dengan memperkuat integritas di Parlemen. GOPAC memberikan dukungan kepada para anggota parlemen dengan mengembangkan alat-alat praktis, memberikan pelatihan yang relevan, peningkatan kapasitas, dan pendidikan untuk mempromosikan metode memerangi korupsi. (ham)