telusur.co.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menunjuk Kota Depok sebagai lokasi pertama di Indonesia untuk melakukan validasi data pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengatakan validasi data dilakukan untuk memastikan secara langsung cakupan penerima manfaat program MBG di lapangan. Validasi tersebut mencakup peserta didik, tenaga pendidik hingga kelompok masyarakat rentan.

Menurut dia, peran pemerintah di tingkat wilayah menjadi kunci dalam proses validasi data tersebut.

“Karena sejatinya lurah dan kepala desa yang paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya,” ujar Sony usai kegiatan di Balai Kota Depok, Senin (16/3/2026).

Berdasarkan data BGN, saat ini lebih dari 61 juta masyarakat Indonesia telah menerima manfaat dari program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Khusus di Kota Depok, terdapat 173 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang telah terverifikasi, dengan 149 unit di antaranya telah beroperasi.

Lebih lanjut, Sony mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Depok terhadap pelaksanaan program tersebut. 

Ia pun berharap, langkah validasi yang dimulai dari Depok dapat menjadi pemicu bagi daerah lain untuk memperkuat akurasi data penerima manfaat.

“Alhamdulillah Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Ketua DPRD sangat mendukung program MBG. Mudah-mudahan momentum yang diawali dari Depok ini dapat memicu semangat bersama dalam melakukan validasi data,” tutur Sony.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Percepatan MBG Kota Depok, Chandra Rahmansyah, mengatakan pihaknya telah menugaskan para lurah untuk menghimpun data primer penerima manfaat di wilayah masing-masing.

Data tersebut mencakup penerima manfaat di tingkat satuan pendidikan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Berdasarkan data primer Pemerintah Kota Depok, tercatat 471.962 penerima manfaat MBG. Sementara data yang dihimpun dari SPPG mencatat 370.594 penerima manfaat, sehingga masih terdapat selisih data yang perlu dilakukan validasi lebih lanjut.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Depok juga terus melakukan pemantauan terhadap operasional dapur layanan MBG, termasuk aspek sanitasi, kesehatan lingkungan, hingga kesesuaian tata letak dapur.

"Pemkot Depok juga terus melakukan pemantauan terhadap aspek kelayakan sanitasi, kesehatan lingkungan, serta kesesuaian tata letak dapur layanan,” ungkap Chandra.

Laporan: Malik Sihite