telusur.co.id - Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid menduga, ada kepentingan terselubung berbasis hasrat kekuasaan dibalik wacana amandemen UUD 1945. Karena, jika melihat kondisi sekarang dan komitmen saat reformasi, sangat tidak relevan wacana amandemen konstitusi digaungkan.
Anwar menegaskan, berhembusnya isu perpanjangan masa jabatan presiden, sebenarnya bertolakbelakang dengan agenda reformasi, yakni membatasi kekuasaan agar tidak terjebak pada praktek otoritarianisme.
"Saya pikir ini wacana yang terkadang ndak masuk akal. Karena negara ini berbasis konstitusi dimana pembatasan kekuasaan itu adalah hal yang final kita sepakati semenjak reformasi, jika terus seperti ditiupkan kita curiga," kata Anwar kepada wartawan, Jumat (3/9/21).
"Jangan-jangan benar ada yang coba bermain dengan konstitusi kita?” sambungnya.
Kendati begitu, Anwar mengaku memahami bahwa amandemen adalah hal yang wajar sepanjang agendanya menitikberatkan pada kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan segelintir elit yang haus kekuasaan.
"Amandemen yang terbatas saya yakini harusnya bukan terkait wacana masa jabatan tapi bagi kepentingan masyarakat terutama bagi perumusan program strategis kebijakan negara,” tegas Politikus Demokrat itu.[Fhr]
