telusur.co.id - Amandemen UUD 1945 masih sebatas wacana dan belum tentu terlaksana. Pasalnya, melaksanakan amandemen harus ada kesepakatan melalui mekanisme di MPR yang jufa disetujui oleh anggota DPR dan DPD.

"Amandemen ini baru berupa wacana dan belum tentu jadi dilaksanakan. Karena untuk melaksanakan amandemen itu harus ada kesepakatan melalui mekanisme di MPR yang harus disetujui anggota DPR dan DPD," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dacso Ahmad, ditulis Sabtu (4/9/21).

Jikapun direalisasikan, lanjut Dasco, amandemen harus disepakati oleh semua pihak. Hal itu tidak mudah.

Ketua Harian Partai Gerindra ini menekankan, yang terpenting saat ini ialah dengan menjaga kondusifitas dan imunitas agar masyarakat tidak terpancing oleh hal-hal seperti ini.

“Kepada pihak-pihak yang kemudian ingin memanfaatkan isu ini, kami himbau marilah kita sama-sama menekan laju Covid-19 dengan juga mengerem tindakan yang tidak mendasar,” tandas Dasco.[Fhr]