telusur.co.id - Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi (KAKI) Publik meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung ke lapangan mengawasi potensi money politic dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada tanggal 2-4 April mendatang.

Menurutnya, kehadiran KPK akan bisa meminimalisir adanya potensi money politic dalam Konferwil NU DKI Jakarta tersebut.

"KPK harus turun langung mengawasi dan memantau. Karena tokoh-tokoh yang bertarung dalam Konferwil NU DKI adalah orang penting yang punya jabatan dan juga punya duit," kata Koordinator Investigasi Lembaga KAKI Publik Wahyudin Jali di Jakarta, Rabu (31/3/21).

Wahyudin Jali mencontohkan, salah satu yang akan ikut bertarung dalam Konferwil NU DKI adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.

Wahyudin menjelaskan, pada tahun 2021, alokasi anggaran Sekda DKI Jakarta untuk belanja Tenaga Ahli sebesar Rp 7 miliar, dan perjalanan dinas sampai sebesar Rp 56,9 miliar.

"Dari perjalanan dinas Sekda sebesar Rp 56,9 miliar ini, ternyata perjalanan ke luar negeri sangat besar sekali dibandingkan dengan perjalanan dalam negeri," terangnya.

Dimana, kata dia, perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp18.009.860.000, sedangkan perjalanan dinas  luar negeri sebesar Rp38.943.174.000

"Terlalu besarnya alokasi anggaran Sekda DKI Jakarta ini, pantasan membuat Sekda Marullah Matali sangat pede (percaya diri) dan ngotot untuk memenangkan pertarungan menjadi ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta," terangnya.

Hal senada disampaikan Ketua AMNU (Aktivis Muda NU) Dewa Made Pramiko. Dewa mengajak KPK untuk ikut nongkrong di  memantau Konferwil NU DKI Jakarta.

"Dengan keberadaan KPK ini,  bisa mengurangi potensi money politic di Konferwil NU DKI. Diharapkan tidak ada janji-janji lagi, atau dugaan transaksi lain," ujarnya. [Tp]